Network
RINGTIMES BALI - Perubahan yang terjadi di pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 tentu saja mengundang protes dari sejumlah calon penerima Bantuan subsidi upah. Para penerima pun ketar ketir takut tidak lagi menerima dana hibah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
KPK mencium adanya praktik kamuflase pengemplangan wajib pajak di pekerja oleh perusahaan. Adanya indikasi praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan ini membuat KPK bergerak cepat dengan merekomendasikan kepada Kemnaker untuk melakukan pemadanan data penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan dengan wajib pajak di Kementerian Keuangan.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengaku pihaknya akan segera mencairkan BSU ini jika sudah selesai melakukan pemadanan data dengan wajib pajak.
Baca Juga: Kabar Gembira, Target Formasi CPNS 2021 SMA, D3, D4, dan S1, Catat IPK nya harus Segini
"Jadi kemarin kan KPK merekomendasikan agar datanya dipadankan dengan wajib pajak, ternyata ditemukan ada yang gajinya di atas Rp5 juta," kata Menaker Ida dilansir dari RRI.co.id.
Karena itu, ia kembali menjanjikan jika pencairan gelombang 2 akan segera direalisasikan.
"Untuk pencairan tahap II batch pertama mungkin Senin besok, tapi diusahakan dalam minggu-minggu ini terealisasikan segera," imbuhnya.
Baca Juga: Kartu Prakerja dan Saldo dalam Proses, Pengumuman Prakerja Gelombang 11 belum Resmi, Ini Alasannya
Di termin II juga dari 12.4 juta penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang 2 akan berkurang data calon penerimanya. Ada sekitar 152 ribu lebih peserta yang gagal mendapatkan BLT. Selain karena alasan rekening tak valid, 152 ribu pekerja ini diyakini masuk dalam daftar golongan ini.
Lantas siapa yang tidak mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan di termin II, menurutnya mereka yang gajinya diatas 5 juta namun dilaporkan oleh HRD ke BPJS dibawah Rp5 juta, tujuannya untuk mengurangi beban perusahaan sehingga beban perusahaan tidak terlalu besar.
