Network
Baca Juga: Minta NU Maafkan Gus Nur, Politikus Demokrat Sebut NU Bukan Level Gus Nur
"Padahal, ITE itu adalah informasi dan elektronik yang waktu dibuat UU ini masa-masanya terorisme tinggi sekali di dunia dengan mentransfer uang lewat mekanisme yang tidak formal, itulah yang kita sebut anjungan tunai mandiri. Jadi transaksi elektronik pada soal-soal itu tadi," papar mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat ini.
Namun, anggota Komisi III DPR ini melihat, beberapa waktu belakangan ini, seolah dibaca menjadi transaksi elektronik tentang informasi. Padahal, informasi itu oksigennya adalah demokrasi.
Baca Juga: Pantas Gagal Daftar BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Coba Perhatikan 2 Hal Ini
"Nah, jadi saya tidak tahu apakah terpotret soal ini tentang resesi demokrasi ialah disebabkan mengadili informasi berdasarkan aparat penegak hukum menggunakannya berlebihan karena kemudian kebebasan sipil dan menyampaikan pendapatnya menjadi terganggu," sesalnya.
Soal kebebasan sipil, Hinca pun mengungkap bahwa era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada hal yang bisa diambil pelajaran.
Meskipun begitu banyak demonstrasi, banyak tekanan demonstrasi, tapi tidak ada satu pun yang kemudian berujung kriminalisasi untuk menyampaikan pendapat itu.
Baca Juga: Gagal Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta? Coba Cek Syarat dan Link Daftar Bansos UMKM Facebook Rp31 Juta
"Nah kalau kita lihat belakangan ini, kelihatannya itu terabaikan sehingga produk reformasi, satu-satunya yang tinggal kan demokrasi yang soal kebebasan sipil ini. Ini harus kita jaga betul sebagai pilihan kita dan para responden setuju bahwa demokrasi adalah pilihan yang masih terbaik hari ini dalam kita bernegara. Oleh karena itu, sama-sama kita jaga," ujarnya.
Soal temuan bahwa publik takut berbicara, menurut Hinca, kalau digabungkan angka-angka temuan survei itu, terjawab sebabnya adalah komunikasi yang buruk atau komunikasi yang jelek sebagaimana yang diakui Jokowi dan dikonfirmasi oleh politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.
