Network
RINGTIMES BALI - Delapan tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat respon dari beberapa kalangan. Tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
Kehadiran KAMI yang diinisiasi oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan menuntut 8 poin kepada pemerintah dinilai Azis Syamsuddin wajar.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila tentunya setiap pendapat yang berkembang dapat dihargai.
Baca Juga: '2 Jam Nggak ngapa-ngapain', Video YouTuber Ini Ditonton 3 Juta Lebih Warga Net
"Kritik yang membangun merupakan hal wajar di setiap negara demokrasi," kata Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Azis pun menekankan, kinerja DPR RI selama ini selalu berpedoman pada aturan dan tegak lurus terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Dalam proses pembuatan dan pengesahan Rancangan Undang- Undang (RUU) menjadi Undang-Undang, DPR selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari kalangan masyarakat yang menjadi stakeholder hingga akademisi," imbuhnya.
Baca Juga: Cuti Bersama, Layanan Perpanjangan SIM Tetap Buka, Cek Ini Lokasinya di Jakarta
Menurut Aziz, masukan dari berbagai elemen masyarakat itu kemudian ditampung dan diakomodiir oleh DPR.
Soal paham komunis, Aziz juga menegaskan lembaga yang dipimpinnya secara tegas menolak.
