Network
Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," tuturnya.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” tambahnya.
Respon dari Sejumlah Kader Demokrat
Baca Juga: Gerakan 'Jateng di Rumah Saja', Banyumas Memilih Tetap Buka Pasar
Dikutip dari Antara, setelah isu tersebut, Partai Demokrat mulai bergejolak, kini respon dari mantan dan petinggi kader Demokrat mempertanyakan soal kepemimpinan partai di tangan AHY.
Ahmad Yahya selaku politisi senior Partai Demokrat menjelaskan tentang harapan besar dari kader untuk menaikkan nilai batas parlemen menjadi 7 persen, namun perolehan suara dalam Pemilu terakhir terus menurun.
“Fakta lain adalah hasil Pilkada yang banyak gagal sehingga Kader Demokrat di daerah berharap dapat dipimpin oleh figure yang sudah matang, memiliki kemampuan ekstra kepemimpinan, pengalaman, dan keteguhan yang dapat mengembalikan kejayaan partai Demokrat seperti tahun 2004/2009,” ungkapnya
Baca Juga: Suami Ketahuan Selingkuh, Istri Malah Dibakar Hidup-hidup
Kemudian, ia juga menjelaskan tentang kedudukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Kongres itu bukan merupakan hal bersifat inkonsitusi namun sudah diatur dalam AD/ART partai.
"Apabila dilarang atau jadi hal tabu (KLB) maka tentu melarang tidak memahami aturan dan asas demokrasi," jelasnya.
