Network
RINGTIMES BALI – Sedang viral tentang pembayaran dengan mata uang dirham dan dinar. Pembayaran mata uang tersebut adalah mata uang yang umum dipakai di Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, Yordania, Maroko, Libya dan Tajikistan.
Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rupiah adalah alat transaksi yang resmi.
Dalam media sosial, marak perbincangan tentang penggunaan mata uang dirham dan dinar di Depok. Penggunaan mata uang tersebut digunakan untuk bertransaksi makanan dan minuman.
Namun, kembali lagi pada Bank Indonesia adalah lembaga resmi yang mengatur keuangan di Indonesia termasuk untuk menghitung nilai tukar rupiah, menganalisis terjadinya inflasi, dan beberapa kegiatan penting lainnya terkait perbankan.
Baca Juga: BI Luncurkan Uang Khusus Rp.75.000 untuk Peringati HUT RI ke-75
BI menegaskan kepada masyarakat bahwa ada pasal yang mengatur tentang penggunaan alat pembayaran di Indonesia.
Tepatnya pada pasal 23 B UUD 1945, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.
Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.
Baca Juga: Gubernur Bank Indonesia Tetapkan 7 Langkah Lanjutan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Jika ada kasus tentang alat pembayaran selain rupiah, BI mengimbau masyarakat untuk menghindari hal tersebut.
Melaui akun resmi Instagram Bank Indonesia @bank_indonesia, mengunggah postingan bertuliskan “BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia".
Untuk menjawab perbincangan masyarakat yang terjadi secara masif di media sosial, unggahan BI tersebut bisa menjadi penegas dari pihak pemerintah dalam menanggapi isu yang terjadi.
Baca Juga: Mau Tukar Uang Rupiah Rusak ke Bank Indonesia, Cek Dulu Syarat-Syarat Berikut
BI juga menegaskan bahwa mata uang dinar, dirham, dan bentuk-bentuk mata uang lainnya selain mata uang rupiah bukanlah alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.
Pembayaran maupun transaksi pasar di Indonesia yang melalui sistem dan menggunakan uang rupiah akan menjadi perhitungan sendiri bagi BI.
Lihat postingan ini di Instagram
Keputusan untuk mengambil mata uang rupiah juga bukan soal kepentingan saja, tapi di negara demokrasi Indonesia sudah ada undang-undang yang berlaku mengenai mata uang.
Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing UMKM, Pemerintah Menggandeng Asosiasi Fintech Indonesia
Sebagai warga negara Indonesia dan berbagai pihak, BI mendorong untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara Indonesia.
Gerakan mencintai dan berkomitmen dengan rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan menjaga kedaulatan negara perlu didukung oleh berbagai elemen masyarakat.***
