Network
RINGTIMES BALI – Presiden melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang selama 2 minggu.
Nantinya PPKM periode kedua akan berlangsung pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden, pada Kamis, 21 Januari 2021, di Jakarta.
“Bapak Presiden meminta agar PPKM ini dilanjutkan, dari tanggal 26 (Januari) sampai dengan tanggal 8 Februari (2021),” ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dikutip Ringtimesbali.com dari situs resmi setkab.go.id.
Baca Juga: Epidemologi UI Soroti PPKM Jawa Bali yang Akan Diperpanjang
Airlangga menjelaskan dari 7 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM ini, terdapat 5 provinsi yang mengalami peningkatan serta 2 provinsi dengan penurunan kasus yaitu, Banten dan Yogyakarta.
Ketua KPCPEN menjelaskan peningkatan kasus mingguan masih terjadi di 52 kabupaten/kota, semetara itu 21 lainnya menurun.
Kasus aktif sendiri masih terdapat peningkatan di 46 kabupaten kota, 3 kabupaten/kota dengan kasus tetap, 24 kabupaten/kota mengalami penurunan.
Baca Juga: Positif Covid-19, Bupati Sleman: Vaksin Bukan Obat
Angka kematian mengalami peningkatan di 44 kabupaten/kota, sedangkan 29 kabupaten/kota terdapat penurunan kasus.
Sementara tingkat kesembuhan, terjadi penurunan di 33 kabupaten/kota, 34 kabupaten kota/meningkat, sementara 6 kabupaten/kota lainnya tetap.
Airlangga mengatakan, instruksi terkait dengan perpanjangan PPKM akan segera dikeluarkan oleh Mendagri.
Baca Juga: PSBB Jawa Bali, Kepolisian Perketat Pemeriksaan Kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk Bali
Ia juga menghimbau kepada kepala daerah tingkat provinsi untuk mengevaluasi PPKM yang telah dilaksanakan berdasarkan pada parameter yang telah ditetapkan.
Ketetapan berupa tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan Bed Occupancy Rate (BOR) ICU dan ruang isolasi di atas nasional.
Selain itu ada aturan yang diubah terkait pembatasan kegiatan yaitu, sektor mal dan restoran dibatasi hingga pukul 20.00 WIB, sebelumnya hanya sampai pukul 19.00 WIB.
Baca Juga: Pemerintah Rencanakan Vaksinasi Covid-19 Secara Mandiri
Berikut aturan PPKM yang diterapkan pemerintah:
- Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
- Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Mengatur pemberlakuan pembatasan:
Baca Juga: Cek Fakta, Vaksin Mengandung Chip di Dalamnya, Begini Kata Satgas Covid-19
- Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25 persen(dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
- Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan Pukul 20.00 WIB;
- Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan
- Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.
Terkait dengan masalah transportasi, Ketua KPCPEN itu menyerahkan kepada pemerintah daerah masih-masig.***
