Network
“BPK juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyaluran Banpres tepat sasaran dan tatakelola pelaksanaan yang benar,” kata Hanung.
Baca Juga: Pendaftaran SNMPTN 2021 Segera Dibuka, Ini yang Harus Kamu Siapkan
Ia menegaskan semua proses sejak pengajuan usulan, pemeriksaan data dan verifikasi calon penerima bantuan BLT UMKM ini dikoordinasikan dan dikawal oleh BPKP.
Terkait evaluasi ini, Kementerian Koperasi dan UKM terus bersinergi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yang terlibat penuh untuk melakukan evaluasi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan BLT UMKM dengan realisasi 100 persen kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan nilai anggaran Rp28,8 triliun.
Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman dikutip dari laman website resmi Kemenkop depkop.go.id, mengatakan tata cara penyaluran BPUM Rp2,4 juta ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2020.
Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 6 Tahun 2020, pelaku usaha mikro yang ingin mendaftar harus melalui lembaga pengusul, seperti:
- Bank penyalur
- Koperasi berbadan hukum
- Dinas yang membidangi koperasi dan UKM tingkat provinsi, kabupaten/kota
