Network
RINGTIMES BALI - Kementerian Sosial sangat prihatin terhadap proses hukum yang saat ini menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P.Batubara yang kini menjadi tersangka bansos Covid-19 di KPK.
Kemensos pun memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh lembaga anti rasuah itu.
Sekjen Kemensos Hartono Laras menjelaskan, upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang.
Baca Juga: www.prakerja.go.id Login, Isi Surveimu Peserta Semua Gelombang Kartu Prakerja 3 Hari Lagi Hangus
Termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga telah menetapkan tersangka kepada beberapa orang termasuk Mensos Juliari yang diduga melakukan korupsi dana bansos Covid-19 untuk penyaluran Jabodatebek.
"Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi," kata Hartono di Kemensos dikutip dari website kemsos.go.id, Sabtu 12 Desember 2020.
Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19 yang kita hadapi.
Baca Juga: Cara Dapat Bantuan KIP SiPintar dari Kemdikbud, Lapor ke Sini dan Segera Ajukan
"Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas," kata Hartono.
"Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar," ucapnya.
Lebih lanjut, Hartono mengatakan akan terus bekerja keras untuk melaksanakan atau menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami mulai bulan Januari 2021.
Baca Juga: Login belajar.id, Cara Mudah Akses Layanan Belajar Online dari Kemdikbud
"Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus," lanjutnya.
Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98%.***
