RINGTIMES BALI - Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, secara resmi telah ditandatangani Presiden Joko Widodo
Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan pasal 4, Kemenkopolhukam akan mengkordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kemanusian dan Kementerian Komonikasi dan Informatika.
Selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.
Baca Juga: Sungguh Bejat, Suami Tega Jual Istri Lewat Online dengan Tarif Murah
Berita ini sebelumnya sudah terbit di galamedianews.com dengan judul Presiden Jokowi Copot BIN dari Koordinasi Kemenkopolhukam
Dengan demikian, Kemenkopulhukam tidak lagi mengkordinasikan dengan Badan Intelejen Negara (BIN).
Tak hanya peniadaan BIN, pasal 3 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 juga menambah kewenangan Kemenkopolhukam.
Ada tiga fungsi tambahan Kemenkopolhukam dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 2 Juli 2020.
Baca Juga: Gunakan Narkoba, Pesohor Cathrine Wilson Dibekuk Polisi
Fungsi tambahan Kemenkopolhukam antara lain mengelola dan menangani isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan.
Kemudian pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
Terakhir, penyelesaian isu di bidang polhukam yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
Baca Juga: Lima Terpidana Mati dan 223 Napi Narkoba Dipindah ke Nusakambangan
Untuk diketahui, dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenkopolhukam menyebutkan bahwa Kemenkopolhukam mengkoordinir BIN.***(Dicky Aditya/galamedianews).*