RINGTIMES BALI - BLT Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program pemerintah untuk meringankan beban UMKM agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19.
Diharapkan, dengan program tersebut UMKM di daerah yang terdampak dari COVID-19 dapat bangkit dan kembali melakukan aktivitasnya.
Banpres produktif akan diberikan secara langsung senilai Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Rayakan Hari Kopi Favorit di Kemeriahan 12.12 ShopeePay
Syarat penerima bantuan banpres UMKM adalah:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro
4. Bukan ASN, TNI / POLRI, dan bukan pegawai BUMN / BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.
Baca Juga: Supaya Rumah Aman, Berikut Tips Feng Shui Menjaga Energi Positif di Pusat Rumah
6. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda harus melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)
Dikutip dari laman resmi depkop.go.id, cara pelaku usaha mikro mengetahui telah menerima banpres produktif adalah menerima SMS dari bank penyalur.
Sebagai bank penyalur dana bantuan, BRI memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang dinyatakan sebagai penerima BPUM.
Baca Juga: Simak, Tips Feng Shui untuk Rumah dengan Halaman Belakang yang Menurun
Pelaku usaha mikro bisa mengecek apakah menerima bantuan BPUM dengan cara:
1. Mengecek melalui SMS notifikasi
2. Melalui website eform.bri.co.id/bpum.
Jika tidak menerima SMS dari bank BRI, pelaku usaha bisa mengecek melalui website eform.bri.co.id/bpum dengan memasukkan NIK KTP.
Baca Juga: Kartu Prakerja Dibuka Kembali Tahun Depan, Catat 5 Hal Ini agar Lolos Gelombang Selanjutnya
Setelah memasukkan NIK KTP, akan muncul kode pengungkit, kemudian klik Proses Enquiry.
Lalu akan muncul informasi status pendaftaran BLT Banpres UMKM atau BPUM ini.
Selain program BPUM, BRI juga melaksanakan beberapa program strategis dana memulihkan perekonomian di Indonesia, di antaranya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2020 sebesar Rp6,29 triliun.***