RINGTIMES BALI - Vaksin Covid-19 yang diharapkan bisa mengurangi penyebaran virus ini akan diberikan gratis kepada masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya, seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan vaksin Covid-19.
Rencananya program vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan berlangsung pada awal tahun depan. Sebagai persiapan, pemerintah Indonesia telah mengamankan jutaan dosis vaksin dan tengah menyiapkan skema pendistribusiannya.
Meski digratiskan, ternyata tidak semua orang bisa divaksin Covid-19. Sebagaimana dikutip RINGTIMES BALI dari laman PMJ News, 23 Desember 2020, Seorang Ahli Alergi dan Imunologi Profesor Iris Rengganis menjelaskan orang dengan 4 kondisi ini justru tak diizinkan untuk menjalani vaksinasi.
Baca Juga: Mitos Vaksin Covid-19 Ini Bikin Orang Takut Disuntik, Jangan Langsung Percaya!
1. Orang yang sedang sakit
Pakar Iris Rengganis menyebut vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Orang yang sedang sakit, tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum disuntik vaksin.
2. Memiliki penyakit penyerta
Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin. Karenanya, sebelum pelaksanaan vaksinasi semua orang akan dicek kondisinya.
3. Tidak sesuai usia
Sesuai ketentuan pemerintah, orang yang mendapat vaksin Covid-19 berada pada rentang kelompok usia 18-59 tahun. Dengan begitu, orang lanjut usia (lansia) dan anak-anak belum boleh menerima vaksin.
Baca Juga: Layanan Rapid Tes Antigen di Bandara I Gusti Ngurah Rai Ditambah, Bisa Daftar Online
4. Memiliki riwayat autoimun
Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PP Peralmuni), tidak merekomendasikan pemberian vaksin Covid-19 pada orang dengan autoimun seperti SLE atau vaskulitis. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri. "Pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksinasi Covid-19 sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi," demikian bunyi rekomendasi dari PP Peralmuni.***