RINGTIMES BALI - Beberapa negara dunia mulai bereaksi terhadap ucapan Presiden Macron.
Berawal dari komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap pemenggalan kepala seorang guru yang pernah mempertontonkan kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad di salah satu kelasnya tentang kebebasan berekspresi.
Ternyata Charlie Hebdo, majalah satire Prancis, menerbitkan edisi terbaru dengan cover atau halaman depan menampilkan kartun yang menggambarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berperilaku cabul.
Baca Juga: Promo Superindo Hari Ini, 28 - 29 Oktober 2020, Ada Extra Diskon Juga Loh!
Majalah itulah yang sebelumnya menerbitkan kartun yang menghina Nabi Muhammad yang memicu serangan dan pembantaian di kantor redaksinya pada 2015.
Kartun nabi itu pula yang dipertontonkan guru kepada para muridnya dalam diskusi kebebasan berekspresi di kelas sebuah sekolah di pinggiran Paris.
Guru bernama Samuel Paty tersebut akhirnya dibunuh dengan cara dipenggal pada 16 Oktober lalu oleh remaja Chechnya yang mengungsi di Prancis.
Baca Juga: Tanggapi Pelecehan Terhadap Nabi Muhammad, Pemerintah Indonesia Panggil Dubes Prancis
Karikatur halaman depan Charlie Hebdo edisi Rabu dirilis online pada Selasa malam.
Karikatur atau kartun tersebut menunjukkan Erdogan dengan kaus dan celana dalam, minum sekaleng bir dan mengangkat rok seorang wanita yang mengenakan jilbab untuk memperlihatkan pantat telanjangnya.
“Dosa majalah Prancis yang tak termaafkan karena menghina Nabi Suci (SAW) pernah mengungkap permusuhan dan kebencian pusat-pusat politik dan budaya dunia Barat terhadap Islam dan komunitas Muslim,” kata Ayatollah Khamenei yang dikutip RINGTIMES BALI melalui TEHRANTIMES.
Baca Juga: Promo Superindo Hari Ini, 28 - 29 Oktober 2020, Ada Extra Diskon Juga Loh!
Dia mengatakan kebebasan berekspresi disalahgunakan oleh beberapa politisi Prancis untuk tidak mengutuk kejahatan sebesar itu. Ini "sepenuhnya salah dan demagogis," kata Leader itu.
Kebijakan anti-Islam yang mendalam dari Zionis dan pemerintah yang arogan adalah penyebab dari gerakan bermusuhan tersebut, kata Ayatollah Khamenei.
"Langkah saat ini juga bisa menjadi ukuran untuk mengalihkan perhatian negara-negara dan pemerintah Asia Barat dari plot jahat Amerika Serikat dan rezim Zionis untuk wilayah tersebut."
Baca Juga: Link Daftar Online Banpres BLT UMKM Rp2,4 Juta, Resmi di 41 Kabupaten/Kota Cek Syaratnya di Sini!
“Negara-negara Muslim, terutama negara-negara Asia Barat, harus menjaga kewaspadaan mengenai masalah-masalah di kawasan sensitif ini dan tidak pernah melupakan permusuhan politisi dan penguasa Barat terhadap Islam dan Muslim,” kata Pemimpin.
Dalam langkah sembrono dan provokatif, majalah satir Prancis Charlie Hebdo pada 2 September menerbitkan ulang kartun yang sama tentang Nabi Muhammad (SAW) yang memicu serangan mematikan terhadap majalah tersebut pada tahun 2015.
Baca Juga: Akibat Hina Nabi Muhammad, Prancis Ingatkan Warganya untuk Waspada Tinggal di Negara Islam
Teheran pada tanggal 3 September mengecam keras majalah Prancis itu, dengan mengatakan penghinaan terhadap nabi Islam dan nabi ilahi lainnya tidak dapat diterima sama sekali.
“Tindakan ofensif majalah Prancis, yang diulangi dengan dalih kebebasan berbicara, telah melukai perasaan monoteis dunia, merupakan langkah provokatif dan penghinaan terhadap nilai-nilai dan keyakinan Islam lebih dari satu miliar Muslim di dunia, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Tanggapi Pelecehan Terhadap Nabi Muhammad, Pemerintah Indonesia Panggil Dubes Prancis
Khatibzadeh membela kebebasan berbicara tetapi juga menyarankan bahwa masalah yang berkaitan dengan kontroversi Charlie Hebdo bukanlah tentang kebebasan berbicara, tetapi tentang serangan terhadap "hidup berdampingan secara damai antara manusia".
“Berbeda dengan langkah ofensif yang dilakukan oleh majalah, kebebasan berbicara adalah nilai yang sangat tinggi yang harus digunakan secara konstruktif sejalan dengan hidup berdampingan secara damai dari umat manusia dan pemahaman lebih lanjut antar agama,” kata juru bicara tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri. situs web.***