RINGTIMES BALI - Setelah kejadian ledakan dahsyat di sebuah pelabuhan di Beirut, Selasa 4 Agustus 2020, pemerintah Lebanon masih dalam Investigas
Diketahui kejadian tersebut telah menewaskan sedikitnya 135 orang dan 5.000 orang mengalami luka-luka.
Pemerintah setempat mengkonfimasi terkait kasus ledakan di Lebanon disebabkan oleh bahan peledak yang disimpan di sebuah gedung.
Baca Juga: Serigala Berbulu Domba Dalam Dunia Kesehatan : GULA
Berita ini sebelumnya telah terbit di pikiranrakyat.com dengan judul Kemarahan Warga Lebanon Membara, Terkuak Fakta Baru Ledakan Dahsyat di Beirut
Tak tanggung-tanggung, pemerintah Lebanon melalui Gubernur Beirut Marwan About menyebut 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan tersebut.
Pemerintah Lebanon memastikan dalam waktu cepat akan menangkap dan menahan orang yang bertanggung jawab atas ledakan nahas itu.
Baca Juga: Mengapa Rokok Berbahaya? Mengapa Perlu Ada Stiker Mengerikan Di Kemasan Rokok?
Namun di tengah investigasi yang dilakukan, terdapat fakta baru yang membuat kemarahan masyarakat Lebanon membara.
Fakta itu adalah bahwa pemerintah Lebanon telah mengetahui bahwa bahan peledak itu telah disimpan lebih dari enam tahun lalu.
Kemarahan masyarakat Lebanon itu dicurahkan dan trending di berbagai platform media sosial dengan hashtag #tutupmulut.
Baca Juga: Mengapa Rokok Berbahaya? Mengapa Perlu Ada Stiker Mengerikan Di Kemasan Rokok?
Ketika kisruh siapa yang harus bertanggung jawab dengan ledakan ini, sejumlah pihak justru seolah tak mau disalahkan.
Seperti Menteri Pekerjaan Umum Michel Najjar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia hanya mengetahui keberadaan bahan peledak yang disimpan di pelabuhan Beirut 11 hari sebelum ledakan.
Dia mengetahui adanya bahan peledak di pelabuhan melalui laporan yang diberikan kepadanya oleh Dewan Pertahanan Tinggi negara itu.
Baca Juga: Soal kata ‘Kacung’ Ini Penjelasan Jerinx SID
"Tidak ada menteri yang tahu apa yang ada di hanggar atau kontainer, dan bukan tugas saya untuk mengetahuinya," kata Najjar dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.
Setelah mengetahui adanya bahan peledak, sang Menteri mengatakan dia langsung menindaklanjuti masalah tersebut.
Tetapi pada akhir Juli, pemerintah Lebanon memberlakukan lockdown di tengah peningkatan cepat kasus Covid-19.
Baca Juga: Penuhi Panggilan ke Dua, Jerinx Datang Bersama Pengacara
Najjar akhirnya berbicara dengan manajer umum pelabuhan, Hasan Koraytem, pada hari Senin.
Dia meminta Koraytem untuk mengirimkan semua dokumentasi yang relevan, sehingga dia bisa "menyelidiki masalah ini."
Sayangnya permintaan itu datang terlambat. Keesokan harinya, tepat setelah jam 6 sore sebuah gudang di pelabuhan meledak, menghancurkan pelabuhan dan menghancurkan sebagian besar kota Beirut.
Baca Juga: Harga Bunga Mitir dan Bunga Pacar Galuh Naik secara Signifikan
Najjar juga mengaku bahwa dia telah mengirim setidaknya 18 surat permintaan kepada hakim setempat untuk memindahkan dan membuang bahan peledak sejak tahun 2014.
Najjar menolak untuk memberikan dokumen tersebut kepada Al Jazeera, dengan alasan penyelidikan berkelanjutan atas penyebab ledakan tersebut.
"Pengadilan tidak melakukan apa-apa. Itu kelalaian," katanya.
Baca Juga: Fakta Hutan Aokigahara, Yang Dijuluki Sebagai Hutan Bunuh Diri
Tetapi Nizar Saghieh, seorang ahli hukum Lebanon terkemuka, mengatakan yang bertanggung jawab atas ledakan ini adalah yang mengawasi pelabuhan tersebut.
"Tanggung jawab hukum utama di sini adalah pada mereka yang ditugaskan untuk mengawasi pelabuhan, otoritas pelabuhan dan kementerian pekerjaan umum, serta Bea Cukai Lebanon," paparnya.
"Jelas bukan hakim yang diminta untuk menemukan tempat yang aman untuk menyimpan barang-barang ini," katanya kepada Al Jazeera.***(Abdul Muhaemin/pikiranrakyat.com)