RINGTIMES BALI – Raja Malaysia Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah secara resmi menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru Malaysia.
Secara resmi pada pukul 5 sore tadi pada tanggal 24 November 2022, Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia.
Penunjukan ini menjadi bukti mengakhiri lima hari krisis pasca pemilihan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah jejak pendapat yang tidak meyakinkan.
Baca Juga: Penembakan di Virginia, Kakek Berusia 70 Tahun Jadi Salah Satu Korban
Penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sebagai bukti mengakhiri perjalanan politik selama tiga dekade dari anak didik pemimpin veteran Mahathir Mohammad.
Dilansir dari laman reuters pada tanggal 24 November 2022, Pemilihan umum pada hari sabtu berakhir dengan parlemen gantung yang belum terjadi sebelumnya dengan tidak satu pun aliansi utama.
Baik itu oleh anwar ataupun mantan perdana menteri lainya Muhyiddin Yassin.
Baca Juga: PM Kishida Fumio dalam Tekanan Usai Terima Laporan Anggaran Kampanye
Anwar Ibrahim berusia 75 tahun yang berkali-kali ditolak jabatan perdana menteri meskipun berada pada lingkungan pemerintahan.
Anwar Ibrahim merupakan pemimpin koalisi partai multietnis dengan kecenderungan progresif.
Sementara itu, Muhyiddin mencerminkan pandangan yang lebih konservatif, etnis melayu, muslim.
Baca Juga: Menlu Ukraina: Kesepakatan Damai dengan Rusia Masih Belum Terlihat
Para pendukung mengungkapkan bahwa pemerintah anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis melayu, mayoritas muslim dan minoritas etnis china dan india.
“yang kami inginkan adalah moderasi untuk Malaysia dan Anwar mewakili itu,” ungkap manajer komunikasi di Kuala lumpur.
“kita tidak dapat memiliki negara yang terbagi ole ras dan agama karena itu akan membuat kita mundur 10 tahun lagi. Tambahnya.
Baca Juga: Strategi Melawan Serangan Siber, Jepang Bentuk Badan Pertahanan Khusus
PM Anwar Ibrahim memberikan penjelasan dan tujuannya sebelum pemilihan umum dimulai.
“menekankan pemerintahan dan antikorupsi, dan membersihkan negara ini dari rasisme dan kefanatikan agama,” ujar Anwar.
Koalisinya yang dikenal sebagai Pakatan Harapan, memenangkan kursi terbanyak dalam pemungutan suara pada hari sabtu denga 82.
Baca Juga: Apa Itu Rudal Balistik yang Digunakan Korea Utara, Bisa Ancam Keamanan Negara
Sementara blok perserikatan nasional Muhyiddin memenangkan 73. Mereka membutuhkan 112 mayoritas sederhara untuk membentuk pemerintahan.
Blok barisan yang berkuasa lama hanya dapat mendapatkan 30 kursi. Kinerja pemilihan terburuk untuk koalisi yang mendominasi politik sejak kemerdekaan pada tahun 1957.
Blok muhyiddin termasuk partasi islam PAS, yag kemenagan elektoralnya menimbulkan kekhawatiran di antar anggota komunitas etnis Tionghoa dan etnis India, yang sebagian besar menganut agama lain.
Baca Juga: Panas Korsel dan Korut, Adik Kim Jong Un Sebut Korea Selatan 'Bodoh'
Pihak berwenang memperingatkan setelah pemungutan suara akhir pekan tentang peningkatan ketegangan etnis di media sosial.
Hal ini supaya tidak terjadi lagi seperti pada tahun 1969 yang menewaskan 200 orang akibat pemilihan umum.
Mengatasi hal tersebut, polisi siap siaga menjaga 24 jam memastikan kedamaian dan keamanan publik.
Baca Juga: Jepang Kesal DK PBB Tidak bertindak atas Aksi Korea Utara
Keputusan tentang Perdanan Menteri jatuh ke tangan Raja Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, setelah Anwar dan Muhyiddin melewatkan tenggart pada selasa sore untuk membentuk aliansi yang berkuasa.
Malaysia memiliki monarki konstitusional yang unik dimana raja dipilih secara bergiliran dari keluarga kerajaan sembilan negara bagian untuk memrintah selama lima tahun.
Sebagai PM baru, Anwar Ibrahim mengatasi inflasi yang melonjak dan pertumbuhan yang melambat karena ekonomi pulih dari pandemi sambil meredakan keteganan etnis.
Baca Juga: Tinjau Program Magang Bagi Warga Asing, Jepang Atur Strategi Konkret
Anwar Abdullah juga harus merundingkan kesepakatan dengan anggota parlemen dari blok lain untuk memastikan dia dapat mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen.
Menurut peneliti menjelaskan pengangkatan anwar ibrahim sebagai PM malaysia yang baru.
“Anwar diangkat pada saat kritis dalam sejarah Malaysia dimana politik paling retak, serta ekonomi yang harus dipulihkan pasca pandemi,” ujar James Chai peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institue di Singapura.
Baca Juga: Musim Dingin Menghantam di Kyiv ditengah Perang Rusia-Ukraina
“selalau dianggap sebagai orang yang menyatukan seua faksi yang berikai, sudah sepantasnya Anwar Ibrahim muncul di masa yang berpecah belah seperti saat ini,” tambahnya.***