Network
Dengan kedua alasan tersebut, menurut dia, penghapusan Premium dan Pertalite sangat tepat. Namun, ada sejumlah catatan yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut, selain menurunkan harga Pertamax.
"Pemerintah harus menetapkan formulasi harga BBM. Jangan sampai ketika harga minyak mentah naik, harga BBM langsung dinaikan, tapi ketika harga minyak turun, harga BBM tidak ikut turun," tuturnya.
Baca Juga: Ini 10 Rekomendasi Destinasi Wisata Saat New Normal di Banyuwangi
Hal yang tak kalah penting, menurut dia, pemerintah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.
Pasalnya, menurut dia, tidak semua golongan masyarakat sanggup untuk membeli Pertamax.
"Pertimbangkan juga spesifikasi kendaraan karena tidak semua kendaraan cocok menggunakan Pertamax," ujarnya.
Baca Juga: Diduga Berbohong, Polisi akan Kembali Periksa Kekasih Almarhum Yodi
Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara, juga mengatakan, pada dasarnya konsumen tidak keberatan dengan penghapusan Premium dan Pertalite. Namun, konsumen harus mendapatkan alternatif variasi pilihan BBM.
"Jangan sampai pilihan konsumen berkurang dan jangan sampai konsumen justru dialihkan di produk dengan harga yang lebih tinggi. Kalau itu terjadi, pelanggaran terhadap perundang-undangan," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, seharusnya harga Pertamax diturunkan menjadi sama atau mendekati harga Premium. Dengan demikian, masyarakat akan terlindungi, apalagi di tengah beban ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
