Network
RINGTIMES BALI- Jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerima Executive Briefing atau pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK Ipi Maryati menjelaskan bahwa, pembekalan antikorupsi ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 21 Juni 2023.
“Pembekalan antikorupsi akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK,” ucap Ipi, dikutip dari Antara, Rabu 21 Juni 2023.
Pembekalan antikorupsi tersebut, dihadiri oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Sekretaris Jenderal Suharti, Inspektur Jenderal Chatarina M. Girsang.
Selain itu, hadir pula jajaran eselon satu yakni lima orang Direktur Jenderal, dua Kepala Badan, dan empat staf ahli bersama pasangannya masing-masing, yang sudah dijadwalkan akan hadir secara langsung.
Sementara itu, dijelaskan bahwa KPK dan Kemendikbudristek, telah bekerja sama dalam beberapa program dan kajian yang dari KPK, sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
Salah satu program terbaru dari KPK yakni kajian mitigasi korupsi pada tata kelola penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 2022 dan tahun ini 2023. Kajian ini, lanjutnya, dilakukan guna menanggapi kasus suap Rektor Universitas Lampung, pada proses PMB tahun 2022 lalu.
Dalam kajian tersebut, akan memetakan sejumlah kerawanan korupsi yang mungkin terjadi pada tata kelola PMB, salah satunya jalur mandiri yang disebabkan oleh minimnya transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola jalur mandiri PMB.
Sebelumnya pihak KPK telah terlebih dahulu mengidentifikasi beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut diantaranya, pertama ditemukannya ketidakpatuhan PTN terhadap kuota penerimaan mahasiswa jalur mandiri.
