Network
RINGTIMES BALI - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil peran lebih dalam mendaftarkan serta memberi perlindungan kepada penduduk rentan ke BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Daerah, yang digelar di Balai Sudirman Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.
“Pemerintah daerah saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar,” ucap Wapres Ma’ruf Amin, dilansir dari Antara, Selasa 14 Maret 2023.
Selain aktif mendaftarkan, ia juga meminta Pemda untuk aktif dalam memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya agar mendaftarkan para pekerja, juga anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Gerakan Fasilitas Kesehatan Badung Buat Program Zerro Tunggakan JKN Melalui Sampah
“Tanpa terkecuali. Serta mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN,” ucap Wakil Presiden Ri.
Sementara itu dari sisi sarana dan prasarana, ia meminta seluruh pimpinan daerah untuk secara aktif memantau upaya peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan, kepada seluruh masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berdaya saing dan penganggaran biaya untuk pembayaran iuran tepat waktu.
“Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan,” ujar Ma’ruf Amin.
Menurutnya, program JKN terbukti telah membawa banyak dampak positif, terutama dengan semakin terbuka dan meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Sampai saat ini tercatat sekitar 90 persen penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN ini.
