Network
RINGTIMES BALI – Kebijakan penyederhanaan birokrasi Bali, Gubernur I Wayan Koster pastikan tidak akan ada pejabat yang dirugikan.
Penyederhanaan birokrasi Pemprov Bali merupakan salah satu dampak tranformasi Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dan penyederhanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dilansir dari laman Pemrov Bali, pada 3 Januari 2022 Gubernur Bali I Wayan Koster melakukan pelantikan dan mengambil Sumpah/Janji sejumlah jabatan di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar.
Baca Juga: Latihan Soal UTS PTS Fikih Kelas 2 MI Semester 2 Kurikulum 2013 Disertai Kunci Jawaban Terbaru 2022
Gubernur Koster turut menjelaskan bahwa hal ini merupakan kelanjutan dari penyederhanaan birokrasi Pemprov Bali.
Gubernur Bali melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemprov Bali.
“Kebijakan penyelenggaraan birokrasi di Pemprov Bali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, karena Provinsi Bali adalah Provinsi pertama yang melakukan transformasi birokrasi," kata Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Baca Juga: Bali Raih Sejumlah Penghargaan Tingkat Nasional, Sandang Predikat Sangat Baik
"Jadi Saya beberapa kali dihubungi dari Kementerian Dalam Negeri, baik Pak Menteri langsung ataupun Dirjen Otda yang menyampaikan bahwa Pemprov Bali paling progresif dalam penyederhanaan birokrasi. Di daerah lain banyak penambahan OPD, kalau di Bali satu – satunya yang mengurangi,” lanjutnya.
Secara konsisten dan berkomitmen orang nomor satu di Bali ini selalu melaksanakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali.
Tanpa sembarangan memutuskan, I Wayan Koster selalu menimbang dan memahami bagaimana fungsi OPD berperan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi Saya telah mengukur, bukan asal, tetapi secara rasional. Karena Pemerintah Provinsi adalah middle managemen dalam struktur pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Gubernur Bali.
Adanya penyederhanaan birokrasi ini tentunya akan mengurangi ketersediaan jumlah jabatan, sehingga diadakan penataan ulang penempatan pejabat sesuai kualifikasi.
“Oleh karena itu, Saya telah menginstruksikan kepada Bapak Sekda untuk melakukan langkah – langkah strategis, agar transformasi birokrasi dan perampingan OPD tidak menimbulkan kerugian terhadap para pejabat, dan memastikan seluruh pejabat mendapat tempat atau posisi jabatan,” kata Gubernur Wayan Koster.
Baca Juga: Momen Junior Roberts dan Gabriella Ekaputri di Lokasi Syuting, Sudah Dekat Sejak Lama?
Pelantikan ini hanya dilakukan mutase dengan pergeseran antar jabatan, tidak ada promosi jabatan terhadap 113 pejabat dari empat Eselon.
“Jadi walaupun Pemprov Bali progresif dalam transformasi dan perampingan birokrasi, Kami tetap menjalankannya dengan cara – cara manusiawi , tidak menonjobkan orang, pengisiannya menunggu yang bersangkutan pensiun. Jadi semua sudah Saya perhitungkan,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemprov Bali ini diharapkan dapat mengurangi hirarki dalam proses pengambilan keputusan.
Baca Juga: Tanaman Hias Jenis Sirih, Marga Pothos hingga Philodendron
Sehingga birokrasi dapat bekerja lebih cepat dan tentunya fokus pada hasil yang terukur, efisien bagi masyarakat.
Dari kesempatan ini semoga birokrasi menjadi lebih dinamis, gesit, professional, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat.
"Saya yakin, dengan kerjasama yang baik dan dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi, disiplin serta loyalitas, seluruh tugas akan dapat kita laksanakan dengan baik, sebagai prasyarat terwujudnya Bali Era Baru,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster.***
