Network
RINGTIMES BALI – Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik pada tahun 2022. Kenaikan ini akan berkisar pada 2,7 – 5,5 persen dari 3,2 – 4,0 persen pada tahun 2021.
Kenaikan prediksi pertumbuhan ekonomi didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi.
Tidak hanya terbatas pada konsumsi dan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh menguatnya vaksinasi dan juga pembukaan banyak sektor ekonomi dan stimulus kebijakan yang sudah dan akan diberlakukan oleh BI.
Baca Juga: PT Pindad Produksi Alat Dukung Program Pengembangan Ekonomi dan Sosial Pemerintah
Dikutip dari news release yang dikeluarkan pihak BI di laman resminya pada tanggal 25 November 2021, Gubernur BI mengatakan bahwa kebijakan yang bersinergi dengan pembukaan sektor ekonomi yang prioritas sehingga mampu mendongkrak pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.
“Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022,” Ungkap Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Gubernur BI juga mengungkapkan optimis terkait dengan kebijakan yang akan diberikan oleh BI untuk mendukung pemulihan keadaan ekonomi Indonesia jangka menengah.
Baca Juga: ADB Setujui Indonesia Pinjam Dana Luar Negeri Rp7,1 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi
“Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas massal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural," lanjutnya
Dalam kesempatan tersebut, BI menunjukan beberapa kebijakan yang akan diutamakan pada tahun 2022 guna memperkuat pemulihan ekonomi dan pembukaan sektor ekonomi prioritas.
1. Kebijakan moneter
Kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pihak BI adalah lebih condong kearah menjaga stabilitas baik secara pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Indonesia Open 2021 Hari Ketiga, Greysia Polii–Apriyani Kalahkan Fitriani-Susanto
2. Kebijakan makroprudensial
Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan. Hal tersebut karena pelonggaran ini memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan ekonomi pada sektor prioritas dan juga UMKM.
3. Kebijakan sistem pembayaran
Kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan sistem transaksi digital. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Hal ini termasuk perluasan penggunaan pembayaran digital QRIS yang ditargetkan mencapai 15 juta pengguna.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ucapkan Terima Kasih, IKEA Bali Diharapkan Tingkatkan Ekonomi
4. Kebijakan pengembangan pasar uang
Kebijakan ini adalah sebuah akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas transisi kebijakan dan pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
5. Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah
Kebijakan ini terkait dengan program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah yang akan diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.***
