Network
RINGTIMES BALI - Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda beberapa waktu lalu, kaum muda yang saat ini disebut kaum milenial menjadi sorotan.
Setelah kritikan keras Megawati Soekarno Putri yang menyebut kaum milenial hanya bisa demo, kali ini Fahri Hamzah ikut berpendapat.
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menegaskan, kaum milenial adalah generasi baru yang menyaksikan negara maupun dunia mengalami perubahan, termasuk dalam krisis berlarut akibat pandemi Covid-19 saat ini.
Baca Juga: MUI Ajak Umat Muslim Boikot Produk Prancis, Ini Deretan Produknya yang Beredar di Indonesia
Karena itu, peran generasi milenial sangat diperlukan dalam perjalanan panjang suatu negara dan transisi demokrasi guna menciptakan negara yang sejahtera.
"Terlebih lagi, saat ini teknologi mengalami disrupsi yang dahsyat. Bahkan, sekarang ini ada disrupsi baru yang bukan saja oleh teknologi, tetapi juga karena pandemi virus corona atau Covid-19," kata Fahri, Senin, 2 Oktober 2020, seperti dikutip RINGTIMES BALI dari laman RRI.
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 inj menegaskan, disrupsi oleh pandemi Covid-19 dan teknologi sekaligus itu menciptakan kegalauan yang masif bagi generasi milenial.
Baca Juga: Gempa Guncang Bandung Tadi Malam, Warganet: Jangan Prank Lagi Tuhan
Dia mengatakan, generasi milenial sekarang ini sebenarnya lagi mencari siapa panutannya yang harus didengar, dan menentukan ke mana menuju dan melangkah.
"Ada baiknya untuk memahami dan menyadari bahwa jangan-jangan kegagalannya ada pada generasi yang seharusnya menjadi suri teladan," ujarnya.
Contoh yang setiap hari ditiru dan dilihat baik itu kata-katanya, aksi, maupun polanya di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, introspeksi paling besar harus dilakukan oleh politisi," tambahnya.
Baca Juga: ZODIAK KURANG BERUNTUNG Ramalan Zodiak Aries, Gemini, Leo dan Sagitarius 2 November 2020
Melanjutkan pernyataannya, Fahri mengatakan kalau politikuslah yang diberi amanat untuk menjadi pendidik politik dan bangsa, diberi anggaran, akses kekuasaan, maupun uang negara untuk melakukan itu, harus menjadi panutan bagi generasi milenial, bukan sebaliknya.
"Jadi amanat pertama adalah kepada para pemimpin politik. Kalau sekarang ini menyaksikan milenial galau dan tidak sesuai dengan pandangan-pandangan politisi, di satu sisi itu adalah watak dari sebuah perubahan," jelasnya.
"Namun, yang penting adalah apakah kita (politisi) sudah memberi contoh yang cukup sehingga ekspektasi tentang kaum milenial itu memadai," ungkapnya.
Baca Juga: Waduh! Harga Netflix di Amerika Serikat Naik, Apa Kabar Indonesia?
Mantan aktivis mahasiswa 1998 itu menambahkan, amanat yang kedua adalah kepada tokoh dan agamawan.
Sebab kata dia, tokoh dan agamawan juga punya mekanisme dan medium untuk membimbing kaum milenial supaya mereka memegang jati dirinya, maupun tuntunannya di dalam melangkah ke depan.
"Jadi kaum milenial itu tidak bisa disalahkan. Mereka tumbuh dengan zaman, ada kompleksitas yang mempengaruhi mereka," tuturnya.
Baca Juga: Waduh! Harga Netflix di Amerika Serikat Naik, Apa Kabar Indonesia?
Oleh sebab itu, politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengingatkan, politisi tidak boleh menanyakan apa yang sudah generasi milenial lakukan. Sebab, menurutnya generasi milenial akan bertanya balik, apa yang sudah dicontohkan kepada mereka.
"Apakah politisi sudah berbuat cukup untuk menjelaskan kepada kaum milenial tentang mimpi bersama, beginilah cara melangkah ke depan. Saya kira, kalau pemimpin juga mengalami disorientasi, politisi mengalami kegalauan, maka tentu kegalauan itu akan lebih masif ke bawah," paparnya.
Menurut Fahri, faktanya sekarang kaum milenial tidak mau mendengar siapa pun sekarang ini. Kaum milenial lebih memilih gadget mereka. Sebab, di dalam gadget itu ada ribuan fitur yang bisa dipilih kaum milenial.
Baca Juga: Cek Penerima BPUM Rp2,4 Juta sangat Mudah, Klik eform.bri.co.ud/bpum
"Kaum milenial punya hak pilih untuk menentukan siapa pun yang ingin mereka dengarkan. Sebagiannya mendengar orang-orang yang produktif dan positif, sebagiannya mendengar orang-orang yang negatif dan orang-orang yang destruktif," terangnya.
Fahri menjelaskan bahwa kesalahan para elite adalah tidak mendominasi cuaca kehidupan dengan alternatif yang baik.
Padahal politik diselenggarakan supaya orang punya alternatif pilihan yang baik, dan bahkan kekuasaan itu diselenggarakan agar kaum milenial memiliki alternatif yang baik untuk menyongsong masa depan mereka.
Baca Juga: Cek Fakta: Bank BRI Beri Bantuan Covid-19 dengan Besaran Sesuai Nomor KTP
"Bukan kemudian alternatif yang kosong atau bahkan yang berkembang adalah alternatif yang negatif. Jadi bila ada yang harus disalahkan maka salahkan pemimpin. Dia akan bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya maupun bangsanya. Ini introspeksi bagi semua, terutama yang senior," pungkasnya.***
