Network
RINGTIMES BALI - Diduga sarat politik, pendataan nomor-nomor gawai siswa kelas 12 atau setingkat SMA dan SMK yang dilakukan jajaran dinas pendidikan di sejumlah daerah guna memuluskan langkah bakal calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) Heru Purnomo, Senin 14 September 2020.
Dikatakan Heru, input data nomor gawai siswa yang sebenarnya ditujukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk program bantuan subsidi kuota internet selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ), namun miris malah dipergunakan untuk kepentingan politik.
Baca Juga: Telkomsel Gaet LLDIKTI Hadirkan Paket Data Kuota Merdeka 10 GB
Diakuinya, jika memang siswa kelas 12 itu merupakan pemilih pemula dan sangat potensial dalam pilkada.
"Permintaan akan cepat diperoleh karena secara bersamaan para opetaror sekolah umumnya sudah merampungkan input data nomor handphone siswa ke Dapodik Kemendikbud untuk mendapatkan kuota internet selama 4 bulan ke depan.
Permintaan disampaikan kepada para Kepala SMA/SMK di wilayah si calon kepala daerah," kata Heru, Senin 14 September 2020, seperti dikutip Ringtimes Bali dari RRI.
Baca Juga: Orangtua Murid di Denpasar Sambut Kuota Gratis 35 GB dari Kemendikbud, 31 Agustus Batas Pengajuan
Lebih lanjut Heru mengatakan FSGI, pihaknya mendapatkan laporan adanya perintah pencatatan nomor gawai alumni di jenjang pendidikan SMA/SMK dan diserahkan kepada calon kepala daerah.
Padahal perintah ini tidak ada kaitannya dengan kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
