Network
RINGTIMES BALI - Ketua Setara Institute, Hendardi mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hendardi berpendapat rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme yang akan disahkan itu, dinilai hanya akan menjadi kemunduran dalam reformasi sektor keamanan.
"Sebelumnya, pelibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil dan impunitas dari tuduhan pelanggaran HAM berat dalam banyak kasus, juga menjadi penanda kemunduran reformasi sektor keamanan yang mencemaskan," ungkap Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.
Baca Juga: Mengenal Foreo UFO, Teknologi Kecantikan Ala Artis Korea
Lebih lanjut, Hendardi menjelaskan dengan adanya Perpres itu, TNI jadi leluasa menangkal, menindak, dan memulihkan tindak pidana terorisme.
Sebelumnya artikel ini terbit di Pikiran-rakyat.com "Sebut Presiden Jokowi Pemimpin Terlemah, Hendardi: Terlalu Manjakan TNI dengan Banyak Privilege" yang dikutip dari Warta Ekonomi".
Bahkan, Hendardi menyebut TNI bisa bebas mengakses APBD atas nama terorisme, termasuk bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan, ini bila TNI keliru dalam melakukan penindakan tindakan terorisme.
Baca Juga: Video Covid Anji Diblokir Youtube, Anji Disuport Tompi dan Angga
"Kepemimpinan Jokowi justeru terus menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilege pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas," jelas Hendardi.
Selain itu, Hendardi menyebut rezim Jokowi-Ma'ruf hanya akan merusak desain TNI dan Polri yang sesuai amanat reformasi, yakni meletakkan TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai instrumen menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan menegakkan hukum.
