Network
RINGTIMES BALI - Perkuliahan tatap muka di perguruan tinggi diijinkan pemerintah mulai Januari 2021 dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 20 November 2020.
“Untuk perguruan tinggi juga diperbolehkan perkuliahan tatap muka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengisi daftar periksanya yang ditentukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi,” ujar Nadiem, seperti dikutip RINGTIMES BALI dari laman ANTARA.
Baca Juga: Ini Link Download Logo Hari Guru Nasional (HGN) 2020
Aturan perkuliahan tatap muka pada perguruan tinggi, saat ini sedang disusun oleh Ditjen Dikti.
Oleh karena itu Mendikbud menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tidak hanya untuk jenjang PAUD hingga SMA/SMK tetapi juga perguruan tinggi.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi IPB University, Prof Dodik R Nurrochmat mengatakan pihaknya mempertimbangkan banyak hal untuk memulai perkuliahan tatap muka yang mengadaptasi kebiasaan baru.
Baca Juga: Mulai Disalurkan, Ini 5 Hal Penting dari BSU Kemdikbud Rp1,8 Juta, Anda Wajib Tahu
"Hampir semua aspek mulai dari pencegahan gawat darurat mahasiswa, kemudian kapan mahasiswa mulai bisa beraktivitas, kesehatan dosen dan tenaga kependidikan hingga hubungan masyarakat terutama dalam pengendalian hoaks telah dilakukan," kata Dodik yang merupakan Ketua Tim Crisis Center IPB University tersebut melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin,
Dodik mengatakan ada dua dari lima parameter utama yang digunakan IPB University untuk mengukur kesiapan pembukaan kampus, yaitu asal mahasiswa dan situasi infeksi di lokasi kampus. Tiga parameter lainnya; yaitu keadaan dosen, pola hidup mahasiswa dan kesiapan kampus; dinilai sudah siap bila perkuliahan tatap muka diberlakukan kembali.
Ketika perkuliahan tatap muka diberlakukan kembali, Dodik mengatakan ada lima hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:
Baca Juga: Lakukan Perawatan Mata Sesuai Penyebabnya, Berikut Tipsnya
1. Status infeksi asal daerah mahasiswa.
2. Pola hidup mahasiswa yang sulit menerapkan tindakan pencegahan.
3. Sumber daya kampus yang kurang memadai untuk menerapkan perkuliahan aman.
4. Dosen dan tenaga kependidikan yang masuk kategori berisiko tinggi.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Kuota Belajar Alami Kendala, Segera Lapor ke Pihak Ini
5. Kasus baru dari daerah luar yang terbawa mahasis ke lokasi kampus.
"Saat ini ada sekitar 1.000 mahasiswa IPS University yang masuk bermukim di indekos atau asrama kampus. Yang lainnya, sekitar 26 ribu mahasiswa, sudah pulang ke daerah atau negara asalnya masing-masing," tuturnya.
Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Prof Ikeu Tanziha mengatakan IPB University memiliki peran penting dalam pengembangan kampus siaga COVID-19.
Baca Juga: 7 Tanaman Ini Diyakini Membawa Keberuntungan, Yuk Segera Koleksi
Peneliti Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University itu mengatakan COVID-19 sangat berdampak pada peningkatan kemiskinan, penurunan akses pangan atau peningkatan kelaparan, dan peningkatan kekerasan terhadap perempuan.
"Data terbaru menunjukkan 132 juta manusia kemungkinan akan mengalami kelaparan pada 2020, dan 36 juta diantaranya adalah perempuan. Juga terdapat 370 juta anak sekilah yang mengalami kekurangan nutrisi," kata Ikeu.
Ikeu mengatakan pengarusutamaan kampus siaga COVID-19 yang responsif terhadap gender dan anak perlu dilakukan. Perempuan perlu digandeng karena merupakan ujung tombak dalam percepatan penanganan COVID-19.
Baca Juga: Inilah Merchant Terbaru ShopeePay Beri Inspirasi Makan Selama WFH
"Hal tersebut dapat dilakukan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; serta manajemen yang meliputi kebijakan, struktural, dan pembiayaan," jelasnya.***
