RINGTIMES BALI - Program Kartu Prakerja sudah memasuki gelombang 11.
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebut perlu adanya pemantauan penyaluran Kartu Prakerja.
Evaluasi perlu dilakukan terhadap penyaluran target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang.
Baca Juga: Lebih Mudah, Buruan Buat SIM A, SIM B, SIM C, atau SIM D, Ini Syarat dan Harga Pembuatan SIM 2020
Kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi, harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya.
Untuk itu fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi sangat krusial agar datanya sesuai dan hasil yang diharapkan tercapai.
"Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam," kata Kurniasih, Senin, 9 November 2020, seperti dikutip RINGTIMES BALI dari laman RRI.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Obat Sakit Gigi Ampuh, Temukan di Apotek Terdekat
Politikus Fraksi PKS itu mengungkapkan, pihaknya selaku mitra sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini.
Ia mengklaim menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini," jelasnya.
Baca Juga: BLT BST Rp300 Ribu Cair, Cek Penerima, Syarat dan Cara Daftar Lengkap, Login dtks.kemensos.go.id
Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI).
Bidang-bidang itu merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.
Kurniasih mengingatkan persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.
Baca Juga: MotoGP Eropa 2020, Minim Drama, Diwarnai Musibah Sederet Rider
Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan.
Bahkan, cenderung melakukan pengurangan pegawai akibat terdampak pandemi Covid-19.
Untuk itu, Dia mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke luar negeri.
Baca Juga: Terduga Teroris Adira dan Jamaah Islamiyah Ditangkap, Sita 66 Barang Bukti
"Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indnesia) menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur," paparnya.
Dia meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri serta mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongak kerja di luar negeri.
"Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik," tandasnya.***