RINGTIMES BALI - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menolak tudingan bahwa aksi dan gerakan besar penolakan omnibus law UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas.
"Pernyataan ini perlu disampaikan sehubungan dengan adanya upaya fitnah dan berita bohong yang dilancarkan oleh akun-akun buzzer seperti @digeeembok, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat (PD) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Ossy dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, seperti dikutip RINGTIMES BALI dari laman ANTARA, 9 Oktober 2020.
Sebab, menurut Ossy, fitnah dan hoaks tersebut juga berpotensi melecehkan aksi kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan karena murni ingin menyuarakan penolakan mereka terhadap UU Ciptaker.
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini
Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.
Hingga saat ini, pemerintah memang belum pernah menyebut nama dalang dibalik kerusuhan demo yang isunya berhembus kencang.
Namun sebelumnya, Kader PDIP, Dewi Tanjung bahkan lantang menuding Partai Demokrat membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Wacana Menjadi Presiden, Ahok: Rakyat Akan Belajar dari Kesalahan Penguasanya Terdahulu
Dewi Tanjung terang-terangan menulis Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalang dari demo penolakan RUU Cipta Kerja.
dari akun Twitter pribadi milik Dewi Tanjung @DTanjung15 yang mengunggah sebuah postingan pada 8 Oktober 2020.
"SBY, lebih baik uangnya dipakai bikin project lagu aja, daripada buat bayar orang berdemo. uooops, Nyai keceplosan," cuit Dewi di akun Twitternya, @DTanjung15
"Nyai di Ancam akan di Somasi oleh Demokrat karna mereka bilang Nyai memfitnah SBY
Lalu Nyai Harus Bilang Waoow Gitu.
Baca Juga: Pembatalan UU Cipta Kerja Butuh Perangkat Setara UU, PKS Siap Ajukan Legislative Review
Seluruh rakyat Indonesia tau 10 Thn SBY jd Presiden Gagal bnyk Project Mangkrak & kekayaan SBY makin meningkat.
Mau kasus hambalang & Centuri, Petral di buka lg neh," tulis akun @DTanjung15 pada 10 Oktober 2020.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah tak menyebut partai sebagai dalang demo penolakan UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
Baca Juga: Pesinetron 'Dari Jendela SMP' Pakai Narkoba untuk Obat Kurus, Simak 3 Mitos Salah Tentang Narkoba
"Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya, merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu," kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas, yang dirilis Minggu, 18 Oktober 2020.
Pemerintah, kata dia, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi atau kedekatan dengan siapapun.
"Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY. Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya)," imbuh Mahfud.
Baca Juga: Tantang Redmi 9A, Nokia Luncurkan Nokia C3, Tahan Air Hingga Kedalaman 1 Meter
Soal reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.
"Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tidak diapa-apain juga," kata Mahfud.***