RINGTIMES BALI - Pernyataan mengejutkan datang dari putra tokoh PKI DN Aidit, Ilham Aidit mengungkap jika Film G30S PKI bukanlah sebuah sejarah. Mengapa?
Untuk diketahui, pada masa orde baru film G30S PKI menjadi film wajib yang harus ditonton khususnya bagi para siswa atau pelajar.
Namun dalam perkembangannya, sesudah Presiden Soeharto 4 bulan 'lengser', film G30S PKI tidak lagi wajib ditonton seperti di masa orde baru yang serentak ditonton pada tanggal 30 September.
Tragedi 30 September hingga 1 Oktober 1965 merupakan tragedi pahit dalam catatan sejarah Indonesia, yakni penculikan dan pembunuhan 6 jendral serta satu perwira TNI AD.
Baca Juga: Pentingnya Menjaga Keamanan Akun ShopeePay, Simak Caranya
Sebagaimana dimuat dalam artikel di Pikiran-rakyat.com Putra DN Aidit Sebut Film G30S PKI Bukan Sejarah, Jajang: Cuma Pak Syam Orang PKI yang Mau Wawancara
Pembunuhan sadis 6 jendral dan 1 perwira TNI AD jadi korban kebiadaban PKI.
Dengan memanfaatkan Resimen Tjakrabirawa, G30S/PKI menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat itu.
Para korban itu yakni, Jendral TNI (Anumerta) Achmad Yani. Letjen (Anumerta) Suprapto, Mayjen (Anumerta) MT Haryono, Letjen (anumerta) Siswondo Parman, Mayjen (Anumerta) DI Panjaitan, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomihardjo, dan Letnan Satu Corps Zeni (Anumerta) Pierre Andreas Tendean.
Para korban G30S PKI ini ditemukan di sebuah sumur tua, Lubang Buaya dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Film G30S PKI diproduksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1984 dan disutradarai Arifin C Noer. Setelah rampung, film itu kemudian ditayangkan di seluruh pelosok Indonesia.
Secara terus menerus ditonton selam 13 tahun menjelang hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober.
Kini, setelah 55 tahun berlalu, film G30S PKI kembali menuai polemik dan kontroversi.
Menanggapi polemik film G30S PKI, Putra tokoh PKI DN Aidit, Ilham Aidit, menyebut film Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI bukan merupakan film sejarah, juga bukan film dokumenter.
Film tersebut, kata dia, sepenuhnya imajinasi sutradara Arifin C Noer yang ketika menggarap film tersebut berdasarkan pesanan rezim yang berkuasa, orde baru.
"Saya ingin tekankan bahwa film itu bukan film sejarah, pasti bukan sejarah, film itu bukan dokumenter," kata Ilham Aidit di ILC tvOne, Selasa malam 29 September 2020.
Menurut Ilham, penayangan film G30S PKI sempat ditinjau ulang oleh sejumlah tokoh di masa pemerintah Presiden BJ Habibie.
Seperti Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah, yang pernah menyatakan bahwa film tersebut tidak wajib ditonton.
Kemudian, Menteri Pendidikan, Prof Juwono Sudarsono, yang juga menyatakan film tersebut harus ditinjau ulang.
Bahkan, Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur pernah bicara soal pencabutan TAP MPRS 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang dan larangan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme.
"Jadi, pihak-pihak yang pernah menyatakan itu semua sama sekali bukan PKI, mereka adalah negarawan yang melihat ke depan akan pentingnya pengkeliruan sejarah," terang Ilham.
Istri Arifin C Noer Membantah
Sebelum itu, Jajang C Noer, istri dari Arifin C Noer, sutradara film G30S/PKI, membantah film tersebut sebagai rekayasa sejarah.
Jajang mengatakan, Arifin C Noer menggarap film G30S/PKI berdasarkan data-data yang dimiliki Indonesia dan dunia.
"Jadi ini bukan rekayasa. Risetnya juga sampai ke Cornell (University)," kata Jajang C Noer di tvOne.
Menurut Jajang, Arifin C Noer sebagai seorang sutradara tidak akan membuat suatu karya yang tidak dia percayai atau dia yakini.
"Jadi semua ini (film G30S/PKI) autentik menurut dia, menurut data-data yang ada," tegasnya, seperti pernah ditayangkan di Warta Ekonomi pada artikel "Putra Tokoh PKI Sebut G30S/PKI Bukan Film Sejarah, Jajang C. Noer: Pakai Riset," dengan partner sindikasi konten dari Viva.
Jajang menjelaskan, pembuatan film G30S/PKI berdasarkan wawancara dengan keluarga para jenderal yang menjadi korban keganasan PKI.
Sementara dari pihak PKI, tidak ada yang bersedia diwawancarai, bahkan takut mengakui sebagai PKI apalagi diwawancarai.
"Satu-satunya orang PKI yang bersedia diwawancarai adalah Pak Syam Kamaruzzaman.
Dia pun juga cuma menjawab, 'Iya begitulah. Iya begitulah'. Begitulah, jadi kami melulu dapati dari referensi yang ada," ujar Jajang.***(Ari Nursanti/Pikiran-rakyat.com)
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerjasama dengan Warta Ekonomi dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.