RINGTIMES BALI - Anggaran untuk jasa influencer marketing menyeruak ke permukaan. Pemerintah diduga telah menghabiskan dana sekitar Rp90,45 miliar untuk belanja jasa ini. Hal ini diungkap Indonesian Corruption Watch (ICW).
Terkait hal ini, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyoroti dengan keras.
Ia menilai, pemerintah lebih mementingkan gelontorkan dana Rp90.45 miliar untuk belanja jasa influencer, ketimbang riset vaksin Covid-19.
Baca Juga: Indonesia Batal Punya Obat Covid-19, yang Diuji BPOM Gagal, Ini Alasannya
Padahal disaat yang sama anggaran untuk lembaga riset yang sedang bekerja keras menyiapkan vaksin virus Corona hanya sekitar Rp5 miliar.
Menurutnya, hasil kerja para peneliti vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari pandemi Covid-19.
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto, Sabtu 22 Agustus 2020 seperti dilansir Ringtimes Bali dari laman RRI.
Baca Juga: Joe Biden Kecam Trump: Ia 'Gagal', Tak Bisa Lindungi Amerika dari Wabah Covid-19
Anggot Komisi VII DPR RI ini menyatakan, ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya.
"Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," tegasnya.
Mulyanto mendesak, pemerintah untuk lebih serius mendorong riset vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Siap Distribusikan 40 Juta Dosis di Indonesia
Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid-19.
Untuk itu, Mulyanto meminta, pemerintah lebih serius mendukung kerja peneliti vaksin Covid-19 dengan cara menambah anggaran yang lebih memadai.
"Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, Pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin," paparnya.
Baca Juga: Isu Resuffle 17 Menteri Jokowi 'Santer', yang Ada di Komite Covid Diprediksi Selamat
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo saat pidato di Sidang Tahunan MPR 2020 pekan lalu menyampaikan, telah mengalokasikan anggaran Rp25 triliun dari APBN 2021 untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan terkait penanganan Covid 19. Dengan asumsi harga vaksin sekitar 5-10 USD per dosis untuk 170 juta dosis.
"Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin yang hanya Rp5 miliar, sungguh seperti bumi dan langit," sindirnya.
Mulyanto pun prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti. Di satu sisi peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin Covid-19 tapi di sisi lain pemerintah tidak menyediakan anggaran yang cukup.
Baca Juga: Katakan Tes Covid di AS Sampah, Bill Gates Justeru Tanam Saham di Vaksin Ini Harganya Meroket
"Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi mari kita dorong Indonesia menjadi Negara pembuat. Kita bisa kalau kita mau," pungkasnya.
Dikutip dari Warta Ekonomi sindikasi Republika, riset yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga menghasilkan kesimpulan bahwa, pemerintah telah menghabiskan dana Rp 90,45 miliar untuk belanja jasa influencer. Dana puluhan miliar rupiah itu digunakan pemerintah pusat mulai dari 2017 hingga 2020.
Angka Rp 90,45 miliar tersebut didapat dari hasil pengumpulan data oleh ICW dilakukan pada 14 hingga 18 Agustus 2020 menggunakan kata kunci media sosial atau social media, influencer, key opinion leader, komunikasi dan YouTube.
Baca Juga: Warga Wuhan Gelar Pesta Kolam Renang Usai Covid19 Surut
"Terdapat 34 Kementerian, lima LPNK, dan dua lembaga penegak hukum yakni, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI," kata peneliti ICW Egi Primayogha di Jakarta, Kamis 20 Agustus 2020 lalu.
Penelusuran ICW mengutamakan kata kunci influencer dan key opinion leader. Berdasarkan penulusuran dengan dua kata kunci tersebut, ditemukan 40 paket pengadaan dengan jumlah anggaran belanja mencapai Rp90,45 miliar. Egy mengatakan, anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017.
Hasil penelusuran mendapati bahwa ada lima jumlah paket pengadaan pada 2017 dengan total nilai Rp 17,68 miliar. Gelontoran anggaran belanja serupa meningkat signifikan satu tahun berselang mencapai Rp56,55 miliar untuk total 15 paket pengadaan.
Baca Juga: Jika Uji Vaksinasi Selesai, Indonesia di Perkirakan Normal 2021
Egi melanjutkan, angka tersebut kemudian menciut pada 2019 menjadi Rp6,67 miliar dengan jumlah 13 paket pengadaan. Pada 2020 hingga saat ini pemerintah baru membuat tujuh paket pengadaan dengan total belanja mencapai Rp9,53 miliar.
Dari total Rp90,45 miliar, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) diketahui menjadi lembaga negara terbanyak yang melakukan belanja jasa influencer. Sedikitnya, ada 22 paket pengadaan dengan total belanja mencapai Rp77,66 miliar.
Kementerian selanjutnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 12 paket pengadaan dengan total belanja Rp1,6 miliar. Diikuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan empat pengadaan senilai Rp10,83 miliar, Kementerian Perhubungan ada satu pengadaan senilai Rp195,8 juta dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan satu pengadaan senilai Rp150 juta.
Baca Juga: [Update Covid-19] Indonesia Sedang Menjalani Tes Vaksin Dari Sinovac, Lalu, Apa Itu Sinovac?
Secara keseluruhan, total anggaran belanja pemerintah pusat dalam hal aktivitas digital sebesar Rp1,29 triliun. Nominal itu dibelanjakan mulai dari 2014 hingga 2020 ini.***