RINGTIMES BALI - Kemendikbud membuka kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui video konferensi di Gowa, Senin, mengatakan bagi para guru honorer yang mengabdi di sekolah baik negeri maupun swasta bisa diangkat menjadi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kita berencana memberikan kesempatan kepada semua guru honor yang masuk dalam daftar Dapodik untuk mengikuti tes seleksi yang akan berlangsung di tahun 2021," ujar Nadiem Makarim yang disaksikan Penjabat Sekda Gowa Kamsina dan Kepala BKPSM Gowa Muh Basir, sebagaimana dikutip RINGTIMES BALI dari laman ANTARA, 24 November 2020.
Baca Juga: Intip 4 Asupan yang Harus Dihindari Sebelum Tidur
Ia menjelaskan pemberian kesempatan kepada guru honor dikarenakan kebutuhan akan guru di seluruh Indonesia sangat besar.
"Seleksi PPPK ini dibuka hasil pendataan di lapangan. Berdasarkan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru mencapai sekitar satu juta guru ini di luar PNS yang saat ini mengajar," tambahnya.
Selain itu, seleksi ini juga dibuka untuk memberi kesempatan kepada untuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum mengajar untuk membuktikan kompetensi mereka.
Baca Juga: Ramalan dan Prediksi Keuangan Zodiak Leo di Tahun 2021, Katanya Bisa Beli Rumah Juga
Seleksi guru jalur P3K yang rencananya akan dimulai di tahun 2021 memiliki kesempatan yang lebih besar bagi para guru honorer dan alumni PPG.
"Peserta seleksi bisa mengikuti hingga dua kali. Jika yang bersangkutan gagal pada kesempatan pertama, maka dapat belajar lagi dan dapat mengulang ujian seleksi hingga dua kali. Ujian seleksinya bisa diikuti pada tahun sama pada 2021 ataupun di tahun berikutnya," terang Nadiem.
Hal yang menggembirakan bagi pemerintah kabupaten segala pembiayaan akan masuk dalam anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Baca Juga: Feng Shui Warna Pink, Bukan Soal Cinta Saja, Ternyata Artinya Sangat Dalam
"Berdasarkan penjelasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, segala biaya yang ditimbulkan mulai dari proses seleksi hingga gaji yang nantinya akan diterima jika lolos seleksi akan menjadi anggaran Kemendikbud. Hal ini merupakan kabar baik bagi kami di pemerintah daerah karena tidak terbebani untuk merubah postur anggaran yang ada saat ini," ujar Penjabat Sekda Gowa Kamsina.
Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, semua guru honorer yang mengabdi di sekolah dan terdaftar di Dapodik dapat lulus dalam tes ini," tambahnya.***