Network
RINGTIMES BALI – Militer Myanmar menghentikan akses Facebook kepada masyarakat Myanmar. Tindakan tersebut dilakukan seusai penggulingan Pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis.
Dikutip Ringtimesbali.com dari situs Reuters pada 5 Febuari 2021, Junta pada hari Rabu melarang Facebook aktif di Myanmar, ketika lawan dari rezim militer menggunakannya untuk berorganisasi.
Sebuah halaman berisikan perlawanan terhadap rezim militer ditemukan dengan lebih dari 200.000 pengikut serta mendapatkan dukungan selebriti Burma setelah beberapa hari kudeta.
Baca Juga: Gempa Bumi Berkekuatan 8,7 SR Sebabkan Ratusan Ribu Korban Meninggal Dalam Sejarah di Bulan Februari
Selain itu, terdapat tagar terkait yang telah digunakan lebih dari jutaan kali. Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson mengatakan bila pihak militer merasa Facebook merupakan musuh rezim mereka.
“Tatmadaw melihat Facebook sebagai musuh internet mereka karena itu adalah saluran komunikasi yang dominan di negara ini, dan telah bermusuhan dengan militer,” ujarnya.
“Karena orang-orang Burma bergerak cepat ke dunia maya untuk mengorganisir kampanye perlawanan sipil besar-besaran, serta menutup akses menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Baca Juga: Banyak Pemuda Tidak Jantan, Pemerintah China Akan Tambah Pelajaran Olahraga
Salah satu juru bicara perusahaan mendesak otoritas Myanmar untuk segera memulihkan akses ke Facebook dan WhatsApp, pada Kamis, 4 Februari 2021.
Facebook di Myanmar memiliki tim kecil. Akhir-akhir ini Facebook diketahui terlibat dengan aktivis hak-hal sipil.
Mereka juga aktif terlibat dengan partai politik demokratis serta melawan militer karena mendapatkan kecaman Internasional akibat gagal menahan kampanye kebencian secara daring.
Baca Juga: Ketahui Alasan CEO Amazon Jeff Bezos Memilih Mundur dari Posisinya
Menjelang pemilihan Myanmar pada bulan November, Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan terhadap 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer dengan mengunggah konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.
Lebih lanjut Facebook mencoba meredakan ujaran kebencian dan informasi yang tidak benar, serta meningkatkan kemitraan dengan warga sipil, terkadang bertentangan dengan militer.
Perusahaan tetap mempertahankan peran sentralnya dalam kehidupan negara, dan pemerintah Suu Kyi secara teratur yang diumumkannya melalui halaman Facebook.***
