Network
RINGTIMES BALI – Myanmar mengumumkan status gawat darurat hingga satu tahun kedepan, hal itu disampaikan melalui siaran berita milik militer, Myawaddy News, pada Senin 1 Februari 2021.
Panglima Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing akan memimpin Myanmar selama status gawat darurat setelah mengkudeta pemerintahan terpilih. Sedangkan wakil presiden U Myint Swe akan sementara waktu menjadi presiden.
Sebelumnya Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya dalam penggerebekan dini hari.
Baca Juga: Jepang Perpanjang Masa Darurat Nasional Akibat Covid-19
Setelah sepuluh tahun masyarakat Myanmar bebas dari kepemimpinan militer yang brutal, kini mereka takut mimpi buruk tersebut akan terjadi untuk kedua kalinya.
Dikutip Ringtimesbali.com dari Sky News, Liga Nasional untuk Demokrasi menjelaskan jika Suu Kyi menyerukan untuk menolak tindakan kudeta dan melakukan tindakan protes.
“Tindakan militer merupakan sebuah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kekuasaan diktaktor,” ujar NLD.
Baca Juga: Myanmar Memanas, Militer Kembali Tahan Aung San Suu Kyi Terkait Pemilu
"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, lakukan tindakan protes dengan sepenuh hati atas kudeta yang dilakukan oleh militer,” tambah NLD.
Ismail Wolff, salah satu anggota organisasi hak asasi manusia Fortify Rights menjelaskan tindakan militer merupakan bahaya yang sangat nyata.
Tindakan protes bisa saja berpotensi menjadi kekerasan, terlebih Myanmar telah diperintah selama beberapa dekade oleh rezim militer yang kejam.
Baca Juga: Minimnya Penerbangan Akibat Pandemi, Pilot Mengaku Kaku dalam Mengendalikan Pesawat
Militer Myanmar diketahui telah menduduki Myanmar dari tahun 1926 hingga 2010. Peter Popham seorang jurnalis dan penulis biografi dari Aung San Suu Kyi mengatakan, tidak ada alasan untuk percaya kepada militer dengan jangka waktu setahun.
Militer Myanmar tidak pernah mau diperintah oleh pemerintahan sipil, bahkan mereka meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi ekonomi tegas dan terarah kepada pimpinan militer dan kepentingan ekonominya.
Mark Farmaner, direktur Kampanye Burma Inggris, mengatakan bila Militer Myanmar telah mempertahankan kendali atas kementrian dan pasukan keamanan saat pemerintahan sipil Suu Kyi beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Universitas California Jadikan Kampus Sebagai Sarana Tes Corona Gratis Bagi Masyarakat Sekitar
Lebih lanjut, Farmaner menjelaskan bila militer telah mendapatkan banyak manfaat dari reformasi yang berlangsung selama 10 tahun terakhir.
“Mereka harus tahu akan ada saksi akibat kudeta yang dilakukan, mereka juga akan menghadapi ancaman pemberontakan dari dalam negeri, serta tidak mungkin untuk melihat akhir yang baik terhadap negara tersebut bagi rakyat termasuk juga untuk militer itu sendiri.
Kemudian Farmaner menambahkan bila banyak orang di Myanmar sangat takut bila hari-hari yang diperintah oleh rezim militer yang brutal akan kembali.***
