RINGTIMES BALI - Lebih dari setengah juta penduduk Timor Leste pada tahun 2019 yang berada di posisi level kemiskinan yakni 559.000, jika dipresentasikan hanya sekitar 45,7 persen saja.
Jumlah kemiskinan ini lebih parah dan banyak dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2018 ada 581.000 orang.
Survey MPI menyebutkan nilai kemiskinan Timor Leste ada sebanyak skala 0,210 atau setara 45,8 persen.
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
PBB menulis dalam list jika Timor Leste berada di urutan 152 dari 162 negara yang tergabung, ini artinya negara tersebut berada di 10 urutan terbawah di dunia.
Survey lain menunjukkan ada 26,1 persen orang yang rentan alami kemiskinan dan 27,8 persen rakyat Timor Leste mendapatkan layak kesehatan di 2019.
UNDP merupakan salah satu sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memaksimalkan potensi negara-negara dunia dalam sisi pembangunan, termasuk di Timor Leste.
Baca Juga: Timor Leste Miskin, Jose Ramos Horta Tuding BRI dan Mandiri Bunuh Ekonomi di Timles, Faktanya?
Sejak tahun 1999, UNDP berperan dalam pemulihan pasca-konflik dengan Indonesia. Namun sampai saat ini yang didapat Timor Leste malah kemunduran ekonomi plus pandemi corona.
Bidang pendidikan ada 24,2 persen orang yang berhasil memerolehnya. Kemiskinan yang merajalela di Timor Leste membuat rakyat hidup serba kekurangan.
Masuknya Timor Leste sebagai negara miskin dunia dilaporkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) seperti dikutip zonajakarta.com dalam laman resminya, HDR UNDP dan Pikiran Rakyat, Jumat (4/9/2020).
Baca Juga: Sadar Diri! Timor Leste Pamer Beli Beras Rusak, Kok Jose Ramos Horta bawa-bawa Mi Instan Indonesia
UNDP merupakan salah satu sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memaksimalkan potensi negara-negara dunia dalam sisi pembangunan, termasuk di Timor Leste.
Sejak tahun 1999, UNDP berperan dalam pemulihan pasca-konflik dengan Indonesia. Namun sampai saat ini yang didapat Timor Leste malah kemunduran ekonomi plus pandemi corona. Ditambah, berfokus pula dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Timor Leste.
Berdasarkan laporan dari UNDP Timor Leste, sejak negara tersebut merdeka atau pada 20 Mei 2002 lalu, terdapat tiga bidang yang menjadi fokus UNDP untuk membantu Timor Leste berkembang.
Baca Juga: Timor Leste Diambang Kebangkrutan, Parah! Xanana Gusmao Ajak Rakyatnya Kabur
Bidang-bidang tersebut bertujuan untuk membina budaya pemerintahan demokratis yang efektif dan efisien, pengurangan kemiskinan, pengelolaan sumber daya lingkungan, dan kohesi sosial serta pencegahan konflik.
Dikutip Zonajakarta.com dari artikel berjudul "Kemiskinan Hantui Timor Leste, Mantan Presiden: Mungkin Minggu Depan Truk dari Kupang Bawa Super Mi!", salah satu program pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak adalah mengelabui petani dengan mempromosikan hasil pertaniannya, namun nyatanya anggota pemerintahannya lebih memilih menerima beras impor dari luar negeri yang sudah tidak bergizi lagi.
Pada Kamis 13 Agustus 2020 ada sekitar tiga orang menteri yang berbondong-bondong menjemput enam ribu beras impor dari Vietnam.
Baca Juga: Kemarin Terungkap, Dokumen Rahasia Puluhan Tahun Bukti Australia Invasi Indonesia ke Timor Leste
Mereka sangat berani dan senang sekali memamerkan beras impor yang akan dijadikan ketahanan pangan nasional. Mereka tidak malu karena beras dalam hal ini sudah kurang gizi, namun mereka tetap rela merogoh kocek ribuan dolar AS untuk membelinya.
Timor Leste rawan pangan. Indeks Kelaparan Global 2017 mengkategorikan Timor-Leste sebagai negara yang menderita tingkat kelaparan yang serius.
Situasi ini adalah akibat langsung dari produktivitas pertanian yang buruk, pendapatan yang rendah, infrastruktur yang belum berkembang dan kerentanan pasokan pangan Timor-Leste terhadap dampak harga pangan global dan variasi iklim.
Baca Juga: Kemarin, Terlanjur 'Digoreng', Hoaks Timor Leste Ingin Balikan Lagi, Ini Faktanya
“Namun, situasi ini tidak berarti pemerintah harus mengimpor beras pecah dari luar negeri. Beras lokal yang diproduksi oleh petani lokal di dalam negeri penuh dengan gizi yang baik tapi sayangnya pemerintah tidak mau membelinya," kata seorang komentator.
Tiga menteri yang mengunjungi nasi pecah di pelabuhan Dili adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Joaquim Amaral, Menteri Perhubungan dan Komunikasi José Agustinho da Silva, Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Industri José Lucas do Carmo da Silva.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Joaquim Amaral mengatakan, pemerintah membeli beras patah ini dengan tujuan mengantisipasi kelaparan saat wabah Covid-19.
Baca Juga: Mantan Menhan 'Tohok' Denny Siregar, Timor Leste Tidak Akan Kembali, 78,5 Persen Kehendak Rakyat
"Hari ini kami datang ke sini untuk menyaksikan beras yang kami beli selama krisis Covid-19. Saat itu, semua negara tidak menjual beras karena upaya pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Vietnam, membeli beras untuk menjamin stok nasional kita, ”kata Menteri Joaquim.
Tetapi ketika foto tiga menteri diposting di Halaman Penggemar MCAE, itu segera menarik reaksi dari Mantan Presiden Republik dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian José Ramos Horta dengan komentar yang tidak setuju dengan kebijakan ini.
“Hanya di Timor Leste. Rombongan menteri menuju pelabuhan untuk menyambut kedatangan kiriman beras dari Vietnam yang dibayar penuh oleh TL, ”kata Ramos Horta.
Baca Juga: Dulu Ngotot Ingin Pisah dari Indonesia, Benarkah Kini Timor Leste Ingin Kembali
“Mungkin minggu depan untuk menunjukkan prestasinya Menteri akan pergi ke perbatasan darat di Mota Ain untuk menyambut kedatangan truk dari Kupang membawa berbagai macam barang dagangan seperti mie super dan rokok?" tambahnya (Lusi Nafisa/Zona Jakarta).***