Network
RINGTIMES BALI – Partai Demokratik Liberal (LDP) menegaskan bahwa negara ini seharusnya mampu meluncurkan serangan balasan jika terancam.
Serangan balasan yang ditargetkan akan menjadi satu perubahan dari kebijakan keamanan Jepang sejak akhir perang dunia kedua.
Menindaklanjuti hal itu Partai berkuasa di Jepang yaitu Partai Demokratik liberal (LDP) bersama partai komeito mengadakan rapat pada jumat 2 Desember 2022.
Baca Juga: Hadapi Musim Dingin, Jepang Peringati Masyarakat untuk Hemat Listrik
Dalam rapat yang dihadari partai-partai berkuasa di Jepang, mereka mendiskusikan terkait sistem keamanan Jepang.
Dilansir dari laman NHK World pada 4 Desember 2022, selama diskusi pemerintah Jepang menyinggung perihal sistem keamanan Jepang yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk mengatasi ancaman yang semakin meningkat di Asia Timur.
Melanjutkan diskusi pada hari Jumat 2 Desember 2022, Kumada Hiromichi dari LDP menegaskan.
Baca Juga: PM Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan Kabinet, Ternyata Ini Alasannya
“Dibandingkan satu dekade lalu, situasi telah jadi makin berbahaya. Karena korea utara telah meluncuran lebih banyak rudal balistik,” ujarnya.
“Jadi kami sepakat Jepang harus memiliki kapabilitas seranga balasan untuk mempertahankan diri,” tambahnya selaku perwakilan LDP, Kumada Hiromichi.
Para anggota parlemen dari kedua partai tersebut mengonfirmasikan bahwa serangan balasan akan terbatas pada bela diri dan tidak dapat digunakan sebagai serangan pendahuluan.
Baca Juga: PM Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan Kabinet, Ternyata Ini Alasannya
Praktiknya akan terbaas pada kasus serangan bersenjata yang pernah dilakukan terhadap Jepang atau Amerika Serikat (AS).
Kesepakatan juga terjadi bilamana serangan balasan hanya boleh targetkan kepada militer dengan kapasitas kekuatan yang minim sehingga bertujuan untuk menetralkan ancaman.
Menanggapi rencana serangan balasan. Pakar keamanan setempat mengkhawatirkan dengan meminta transparansi terkait jenis serangan apa yang akan digunakan.
Baca Juga: Usai Aksi Demo pada Xi Jinping, Begini Kondisi Beberapa Kota di China Sekarang
Lalu, apakah serangan yang akan dilancarkan akan mengganggu stabilitas di lingkungan internasional atau akan melanggar hukum internasional yang berlaku.
Menindaklanjuti kekhawatiran tersebut maka pemerintah akan berencana menyelesaikan revisi dokumen hingga akhir tahun ini.***
