Network
RINGTIMES BALI - Moh Isom ungkap bagaimana tantangan bagi stakeholder madrasah dalam menangani dampak di sistem pendidikan yang bisa terjadi karena adanya resesi ekonomi.
Direktur Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Moh Isom menjelaskan bahwa terdapat 2,9 triliyun sebagai anggaran Automatic Adjustment dan 36 miliar untuk refucosing yang ada di Kementrian Agama khususnya pada Direktorat KSKK sebagai potrer pendidkan Madrasah.
Dana madrasah tersebut digunakan sebagai upaya mensukseskan 7 program unggulan lembaga agama (Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, toleransi, perombakan KUA, indeks keagamaan dan cyber islamic university) yang dilansir dari laman resmi kemenag.go.id.
Dikalangan masyarakan saat ini, madrasah sudah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, prestasi akademik yang meningkat, alumni mahasiswa terbaik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
Moh Isom pun jelaskan indikator penting yang terukur dalam potret pendidikan madrasah yang saat ini masih terus ditingkatkan untuk kualitasnya, dikutip dari laman resmi Kemenag RI pada 4 Februari 2023:
Potret Indikator Madrasah Menurut Moh Isom
1. Kurikulum Yang Belum Maksimal
Kurikulum Merdeka (KM) belum sepenuhnya berjalan karena terkendala pada pendidik yang maish kebingungan memilih kurikulum sekarang atau yang sebelumnya yaitu Kurikulum 2013 yang belum sepenuhnya madrasah terapkan.
Sosialisasi kepada kepala madrasah maupun pengajar tentu memerlukan dana dan waktu yang tidak sedikit, Kementrian Agama belum mengadakan konsolidasi terkait kebijakan tersebut bersama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sarana Prasarana Yang Minim
Madrasah swasta dalam hal ini belum memenuhi sarana dan prasarana secara maksimal, karena keterbatasan dan tidak seimbang antara kebutuhan dan dana yang menjadi andalan dalam beralasan.
KSKK Madrasah pernah simulasi bantuan rehab berat maupun sedang pada madrasah swasta dengan dana saat ini dan ternyata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Islam baru dapat menerima bantuan setelah mengantri 20-25 tahun.
Pesantren sudah menunjukkan kemandiriannya dalam bekerja sama mempromosikan diri dengan pihak swasta seperti BAZNAS, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), World Bank yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan madrasah. Tindakan tersebut sayangnya belum menjadi gerakan yang aktif dan menyeluruh.
3. SDM Pendidik Belum Berkompeten
Adanya formasi atau sebaran pendidik dan tendik madrasah untuk sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, hal ini perlu memerhatikan formulasi rasio guru sesuai rumusnya sehingga dapat terhitung jumlah idealnya.
Kelebihan pengajar juga sering terjadi di beberapa wilayah, semestinya guru yang berkompeten dapat terdistribusi merata ke daerah terpencil atau yang membutuhkan agar tidak ada ketimpangan dan kecerdasan peserta didik antar daerah seimbang.
4. Minimnya Kolaborasi, Sinergi, Koordinasi Lembaga/Kementrian
Moh Isom berpendapat, manajemen madrasah tidak bisa independen tanpa ada komunikasi dengan pihak lain yang berwewenang khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baik dalam pusat atau Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keseragaman kebijakan tentang regulasi pendidikan, kurikulum, program harus terhubung dan berkesinambungan.
Anggaran pun Kementrian Agama RI berkoordinasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bappenas, dan Kementrian Keuangan. Ijin operasional juga terkolaborasi pada Kementrian Hukum dan HAM, Kemenpan RB, Bappenas maupun pihak lainnya.***
