RINGTIMES BALI - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyatakan, bakal calon presiden usungan partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yakni Anies Baswedan akan terjegal untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal tersebut ditegaskan Denny melalui cuitan Twitter-nya, Rabu 21 Juni 2023. Menurutnya salah satu strategi yang akan digunakan adalah menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka.
"Dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024." ungkap Denny.
Lebih lanjut, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden SBY tersebut menyinggung kenetralan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperpanjang masa jabatannya oleh MK selama setahun. Menurutnya perpanjangan masa jabatan para pimpinan itu bagaikan tugas khusus untuk menyingkirkan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-lawan oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," kata Denny.
Selain hal tersebut, ada berbagai strategi yang menurutnya digunakan Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan, meliputi:
Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.
Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai Political Bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.
Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.
Ketujuh, adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
Kedelapan Jokowi akan membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.
Kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.***