Network
RINGTIMES BALI - Refly Harun adalah seorang seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia.
Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi.
Dikenal dengan unggahan kritis di kanal Youtubenya, meski akan diperiksa dalam kasus Gus Nur, Refly Harun kembali mengunggah video pada Kamis, 29 Oktober 2020.
Baca Juga: Juventus vs Barcelona, Gol Dembele dan Messi Bawa Barcelona Pimpin Klasemen Grup G dengan Skor 0-2
Di awal video yang diunggah kanal Youtube Refly Harun, ia menyebut bahwa Jokowi tidak nyaman di kalangan PDIP sendiri, karena tidak pernah menjadi orang nomor satu.
Refly Harun menyatakan kalau melihat keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seperti akan membangun politik dinasti sendiri.
Dinasti itu barangkali tidak dibangun dari PDIP, bahkan bisa dibangun dari kelompok atau partai lain.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi sedang Merusak Demokrasi, Jangan Bandingkan dengan Soeharto!
Ia membahas persoalan yang dikatakannya sebagai spekulasi lama, hubungan antara Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri, dan PDIP.
"Ini terkait dengan Presiden Jokowi pasca 2024, kalau sekarang Presiden Jokowi dan PDIP saling membutuhkan tentunya. karena kita tau PDIP adalah tulang punggung dari Jokowi sebagai partai pendukung, dan sebagai partai dengan kursi terbesar tentu peran PDIP sangat signifikan, termasuk juga peran Megawati Soekarnoputri," ujar Refly Harun.
Refly Harun mengatakan untuk tidak melupakan lingkaran Presiden Jokowi yang tidak hanya ada Partai PDIP dan Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Dikenal Kritis, Tiba-Tiba Rizal Ramli Puji Menteri Ini : Saya Belajar Kejujuran dan Profesionalitas
Bahkan dalam penetapan UU Cipta Kerja Jokowi justru terlihat dekat dengan Pimpinan Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga dekat dengan pengusaha.
"Sebenarnya kalau bicara kedekatan, justru terlihat Presiden Jokowi tidak nyaman dekat dengan kalangan PDIP sendiri. Sederhana, karena di PDIP dia tidak pernah menjadi orang nomor satu, misalnya dalam sebuah kesempatan Megawati sudah mengindikasikan akan turun pasca pemilu 2024, tidak ada jaminan juga Presiden Jokowi akan mendapat tempat di PDIP pasca menjadi presiden," ujarnya.
Refly mengungkapkan mungkin secara formal, Jokowi bisa dijadikan wakil ketua pembina atau jabatan seremonial lainnya.
Baca Juga: Keutamaan Sholawat, Penting Dalam Perayaan Maulid Nabi bagi Umat Islam
Tapi mungkin tidak langsung punya pengaruh besar di PDIP lantaran Puan Maharani lebih kuat, lebih berhak untuk memimpin di PDIP.
Jadi kalau kita lihat misalnya keinginan Jokowi membangun politik dinasti sendiri, maka dinasti itu barangkali tidak dibangun dari PDIP.
Bisa dibangun dari kelompok atau partai lain, secara spekulatif bisa jadi melalui PSI, yang secara ideologi ruhnya kurang lebih sama dengan PDIP.
Baca Juga: Jadwal Puasa Senin Kamis dan Niat Puasa di Bulan Rabiul Awal tahun 2020
"Dalam spektrum itulah Jokowi berasal tapi bisa juga dia membangun kekuatan non partai sebagaimana yang dilakukan presiden dahulu, misalnya Habibie dengan Habibie Centernya, juga Abdurrahman Wahid membentuk Abdurrahman Center," kata Refly.
Menurutnya pilihan Jokowi pasca 2024 adalah tetap di PDIP atau membentuk kekuatan sendiri.
Kekuatan utama Jokowi hingga saat ini justru ada pada kekuatan non parpol, para relawan yang masih setia, dan bisa jadi kekuatan ini lah yang akan digunakan untuk membuat jalur politik sendiri.
Baca Juga: Keutamaan Sholawat, Penting Dalam Perayaan Maulid Nabi bagi Umat Islam
Dia menilai spekulasi Jokowi untuk meninggalkan PDIP masuk akal, tetapi tidak sekarang.
"Mungkin menjelang Pilpres 2024, di mana konstelasi akan berubah misalnya,PDIP mencari jalannya sendiri, menunjuk calon sendiri, tapi Jokowi bisa mencari jalan lain," kata Refly Harun.***
