Network
RINGTIMES BALI - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia tidak ingin media sosial memberikan kabar bohong atau hoaks.
Bahkan presiden juga mengatakan tidak akan bertanggung jawab atas kabar miring yang beredar di masyarakat. Beliau hanya ingin pihak pengisi media memberikan informasi yang meneduhkan.
Pemanfaatan infrastruktur mengenai hal-hal positif harus segera diaktifkan supaya tidak diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan dalam Peresmian Pembukaan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2020 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jumat malam.
Baca Juga: Ini Keuntungan Bisnis Online di Tahun 2021 Mendatang, Dijamin Usaha Makin Laris
"Kita harus isi pemberitaan media sosial dengan keteduhan, kesejukan, dan kita juga harus klarifikasi berita tidak benar, berita hoaks," tutur Presiden sebagaimana dikutip Ringtimesbali dilansir dari ANTARA.
Ia menegaskan bahwa sangatlah penting untuk menutup rapat-rapat ruang yang berisi informasi negatif, misalnya saja berupa ujaran kebencian.
"Untuk kita saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa, sebagai saudara sebangsa Setanah Air," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberitahukan bahwa lembaga pendidikan baik umum maupun pesantren yang tersebar di seluruh Tanah Air telah mencapai 28.000 lembaga.
Baca Juga: Ada Orang Ketiga..Jangan Panik! lakukan 5 Tips Ini untuk Menghadapi Pasangan yang Selingkuh
Menurutnya, semua pihak harus saling bekerja sama untuk memperkokoh fondasi Pancasila di kalangan siswa dan santri.
"Untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan agar siswa dan santri mempunyai karakter ke-Indonesia-an yang kuat," katanya.
Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi terus memberikan tindakan tegas terhadap penyebar-penyebar hoaks.
Dalam rilisnya di Jakarta, Selasa, Arzeti Bilbina mengatakan bahwai sekarang ini banyak situs abal-abal yang ironisnya berita atau foto yang disebar media abal-abal di media sosial bisa viral meski isinya tidak berdasar.
Baca Juga: Air Kelapa Muda Boleh Dikonsumsi Penderita Diabetes Asalkan dengan Syarat Berikut
"Sudah semestinya pemerintah punya sistem yang kuat, jangan dipermudah para pelaku untuk menyebarkan hoaks. Dengan sistem tersebut, Kominfo harusnya bisa melacak dan mematikan gadget para pelaku penyebar hoaks," katanya.
Arzeti yakin bukan perkara sulit melakukan itu. Ia mencontohkan di Tiongkok, masyarakatnya bahkan tidak diberi ruang atau keleluasaan menggunakan media sosial, apalagi untuk kepentingan menyebarkan hoaks.
"Pemerintah harus mulai keras dan tegas untuk memerangi hoaks tersebut," katanya lagi.
Seminggu terakhir atau setelah pilkada, 9 Desember, informasi bohong bertebaran di media sosial. Organisasi pemerintah, Presiden Joko Widodo dan keluarga termasuk menjadi sasaran penyebar hoaks.
Baca Juga: Wajib Anda Coba, Berikut 4 Usaha Offline yang Paling Menguntungkan di Tahun 2021
Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut menyertifikasi halal kondom. MUI tegas membantah informasi tersebut. Foto dan video yang diklaim sebagai penembakan polisi kepada anggota Front Pembela Islam (FPI) juga bertebaran.
Arzeti Bilbina juga menekankan pentingnya masyarakat menyaring informasi di media sosial. sebab medsos banyak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks.
"Sebaiknya disaring dahulu, cek kebenaran berita tersebut," kata Arzeti.
Menurut dia, keberadaan media sosial yang menjadi akses bagi penyebar hoaks dan radikalisme, akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Astaga.. Ini 10 Ciri-Ciri Wanita yang Gampang Diajak Selingkuh, Pria Wajib Tahu!
Mereka sengaja membuat berita bohong untuk propanganda yang tujuannya menciptakan suasana tidak kondusif, bahkan bisa mengancam disintegrasi bangsa.***
