Network
RINGTIMES BALI - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penyaluran bantuan sosial (bansos).
Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan berani ikut “membersihkan” penerima bansos di DTKS yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima bansos PKH. Karena kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Termin 2 Tahap 5 Sudah Cair Yuk Cek, Ini Rekening yang Dapat dari Kemnaker
“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta 22 November 2020 dilansir dari laman Kemensos.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat, Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjang dalam pemutakhiran data di atas.
Oleh karenanya, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama alias senior menerima bansos.
Baca Juga: Ingat Syarat Dapat Bansos Ini harus PKH Graduasi, TERBARU ini Besaran Dapatnya
Ia meyakini, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bansos, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama.
Bila hal ini tidak segera diatasi, kata Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,” kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
