RINGTIMES BALI - Indikator Politik Indonesia mengeluarkan laporan hasil survei nasional bertema "Politik Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi"
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan hasil survei pihaknya menunjukkan jumlah responden yang mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini kurang demokratis lebih banyak dibandingkan responden yang menyatakan kondisi saat ini lebih demokratis.
Menurutnya, jumlah responden yang menyatakan bahwa kondisi saat ini lebih demokratis dibandingkan sebelumnya hanya berjumlah 17,7 persen.
Baca Juga: Dikenal Kritis, Tiba-Tiba Rizal Ramli Puji Menteri Ini : Saya Belajar Kejujuran dan Profesionalitas
Koresponden dalam survei tersebut, yang menjawab setuju dan agak setuju bahwa warga Indonesia semakin takut menyatakan pendapat jika digabungkan adalah 69,6 persen.
Sementara yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju sama sekali, jika digabungkan warga Indonesia masih berani menyatakan pendapatnya adalah 25,6 persen.
Berdasarkan hasil survei, terlihat masyarakat Indonesia cenderung takut mengutarakan pendapatnya.
Baca Juga: Keutamaan Sholawat, Penting Dalam Perayaan Maulid Nabi bagi Umat Islam
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa rakyat memang semakin takut bicara sesuai hasil survei tersebut.
Tetapi hal itu tidak menyurutkan aksi demonstrasi.
Dalam kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Rabu, 28 Oktober 2020, ia menyebut semakin tinggi kecenderungan takut biacara, rakyat akan tetap demo meski beresiko.
Baca Juga: Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Berbagai Daerah di Indonesia, dari Gunungan Hingga Ngeropok
Sama seperti dengan zaman reformasi (1998), orang anggap saat itu demonstrasi konsekuensinya masuk penjara dan akan dihadapi kekerasan, tapi eskalasinya naik terus, karena satu faktor, yaitu kesulitan ekonomi," kata Rocky Gerung.
"Jadi kita harus bedakan antara ketakutan karena kecemasan terhadap kekerasan dan ketakutan karena membayangkan tidak akan ada pendapatan hari ini," tambah Rocky
Ia juga menyayangkan beberapa pihak yang menganggap demokrasi pada rezim Jokowi lebih baik dibanding masa pemerintahan Soeharto.
Baca Juga: Diisukan putus dengan Billy Syahputra, Amanda Manopo Nangis Gara-Gara Ini
Namun Rocky menyebut tidak tepat jika membandingkan demokrasi era Jokowi dengan rezim Soeharto saat itu.
"Jokowi datang ketika demokrasi sudah disiapkan oleh Gus Dur, dilanjutkan Megawati,SBY , B.J Habibie bahkan lebih awal, jadi Jokowi adanya di ujung, untuk apa dibandingkan dengan yang di awal, harusnya Jokowi dibandingkan dengan SBY," ungkapnya.
"Kalau dibandingkan dengan SBY, maka Jokowi adalah otoriter, begitu kan seharusnya cara melihatnya," imbuh Rocky Gerung.
Baca Juga: Bulan Rabiul Awal & Maulid Nabi, Amalan Ini yang Harus Dilakukan, Ada Selawat Hingga Puasa Sunah!
Ia juga menyinggung tentang laporan analis-analis independen dari universitas maupun sipil yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik.
"Indonesia sedang ada di dalam gerak membatalkan demokrasi, karena itu, kita tidak bisa lagi bilang Presiden Jokowi sedang berupaya mengembalikan demokrasi, justru dia (Presiden Jokowi) yang sedang merusak demokrasi," pungkasnya.***