RINGTIMES BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak keinginan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mencabut UU Cipta Kerja.
Presiden menyarankan MUI untuk menempuh jalur ke Mahkamah Konsitusi (MK).
Hal ini terungkap saat para pengurus MUI yang dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi melakukan diskusi terkait ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam pada Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Permintaan MUI disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Najamudin Ramli di Istana Bogor, Jumat 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Bagaimana Caranya Saya dan Pak Din Gulingkan Jokowi, Saya Rakyat Biasa
"Buya Muhyidin Junaedi menyampaikan bahwa undang-undang Cilaka, atau sekarang Cipta Kerja ini ditolak oleh umat dan berbagai elemen masyarakat dengan unjuk rasa," ungkap Najamudin Ramli dalam webinar 'Lintas Elemen Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Serius?' yang digelar Pusat Kajian Analisis Data (PKAD), Sabtu 17 Oktober 2020.
Dalam kesempatan itu pengurus MUI meminta agar Jokowi mencabut UU Cipta Kerja itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendorong agar MUI melakukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana Untuk Pemula
"MUI meminta supaya presiden mengeluarkan Perppu di hadapan Pak Jokowi. Tapi pak Jokowi menyatakan mungkin dia tidak bisa. Beliau mendorong kepada mahkamah konstitusi dan beliau menjanjikan akan mengadopsi di aturan pemerintah," ucap Najamudin.
Sebagaimana diketahui, polemik UU Cipta Kerja sampai hari ini masih menuai banyak kontroversi.
Saat melangsungkan diskusi dengan mantan Gubernur DKI itu, pengurus MUI menyampaikan ketidaksetujuan masyarakat terutama umat Islam kepada Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Bansos Beras untuk 70.434 KPM PKH Lampung Timur Disalurkan, Cek Apakah Kamu Dapat, Jika Tidak Lapor
Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendorong agar MUI melakukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti diketahui, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Buruh dan mahasiswa terus menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Artikel tersebut sebelumnya telah terbit di jurnalgaya.com berjudul "Ditemui di Istana Bogor, Presiden Jokowi Tolak Mentah-mentah Permintaan MUI".
Baca Juga: Cara Mendapatkan Bantuan UMKM Facebook Rp12,5 Miliar, Segera Daftar Esok Tutup, Ini Syaratnya
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) pun bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa, Selasa 20 Oktober 2020. Hal itu bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.*** (Muhammad Rasya/Jurnal Gaya)