RINGTIMES BALI - Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia.
Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948.
Peristiwa ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.
Baca Juga: Latar Belakang dan Tujuan Agresi Militer Belanda 1 Hingga Peran PBB pada Indonesia
Latar belakang terjadinya peristiwa ini dikarenakan kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalan perundingan.
Ketika Perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda menolaknya dengan meluncurkan agresi militer pertama terhadap rakyat Indonesia.
Baca Juga: Deretan Peristiwa Sejarah di Balik HUT Kota Bandung Hari Ini, 25 September
Kemudian Dewan Keamanan PBB datang melalui KTN (Komisi Tiga Negara) dan kemudian dicapai kesepakatan di wilayah pelabuhan Jakarta pada kapal Amerika dari USS Renville.
Pada 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville.
Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatra, termasuk serangan terhadap Ibu kota RI, Yogyakarta.
Baca Juga: Latar Belakang Terjadinya Pertempuran Lima Hari di Semarang, Hingga Terbunuhnya Dr. Kariadi
Penyerbuan ini kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional".
Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Indonesia.
Baca Juga: Latar Belakang dan Upaya Menumpas Pemberontakan Andi Azis, Ternyata Seorang Mantan Perwira
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
Tujuan dari agresi militer Belanda adalah Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan sistem ketatanegaraan.
Selain itu, Agresi Militer Belanda II juga memiliki agenda untuk membentuk Pemerintah Interim Federal (PIF) yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah dalam Peralihan, Wakil-wakil dari daerah-daerah federal, serta unsur-unsur kooperatif dan moderat dari bekas republik harus ikut ambil bagian dalam PIF tanpa mewakili bekas republik.***