Network
RINGTIMES BALI - Simaklah kunci jawaban PKN kelas 9 SMP MTs halaman 94, Uji Kompetensi 3, full pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 16.
Simak ulasan pembahasan kunci jawaban PKN kelas 9 tugas Uji Kompetensi Bab 3 materi Kedaulatan NKRI.
Diharapkan kunci jawaban PKN tentang Kedaulatan NKRI dapat menjadi bahan referensi dalam menyelesaikan tugas kelas 9 SMP.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 173, Apa Penyebab Meningkatnya Penyebaran Narkoba di Indonesia
Inilah kunci jawaban PKN Kelas 9 halaman 94 Uji Kompetensi 3 oleh Kunti Nur Affifah, S. Pd. Alumni Pendidikan PKN UMM seperti dikutip dari Buku Kemdikbud Kurikulum 2013:
Uji Kompetensi Bab 3
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?
Jawaban: Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara ang tersedia.
Sementara, menurut Jean Bodin, Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara.
Baca Juga: Kunci jawaban PKN Kelas 9 Halaman 178, Tugas Mandiri 6.4 Bentuk Bela Negara Menurut UU No. 3 Th 2022
2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!
Jawaban: Kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yaitu:
a.Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;
b.Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti;
c.Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain; serta
d.Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
Baca Juga: Filosofi dan Makna Logo Hari Guru Nasional 25 November 2022
3.Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?
Jawaban: Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dan Tuhan sebagai asal segala sesuatu (causa prima).
Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan ini diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkanNya menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia.
Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain:
a) Augustinus (354-430)
b) Thomas Aquino (1215 - 1274)
c) F Hegel (1770 - 1831)
d) F.J. Stahl (1802 - 1861)
Teori Kedaulatan Negara adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara.
Pelopor Teori Kedaulatan Negara antara lain:
a) Jean Bodin (1530-1596)
b) F. Hegel (1770-1831)
c) G. Jellinek (1851-1911)
d) Paul Laband (1879-1958)
Baca Juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 181-185 Uji Kompetensi 4, Soal Pilihan Ganda Nomor 11-20
4.Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?
Jawaban: menurut Montesquieu, Pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu:
a) Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara,
b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan
c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.
Baca Juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 181-185 Uji Kompetensi 4, Soal Pilihan Ganda Nomor 1-10
5.Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?
Jawaban: Landasan yuridis kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
a) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu .."maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,".
b) Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"
c) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan: ”Negara Indonesia adalah negara hukum”.
d) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
6.Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?
Jawaban: Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7.Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!
Jawaban: kelebihan demokrasi Pancasila antara lain:
Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.
Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat
Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara.
Tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas
8.Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!
Jawaban:
Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil).
Hal tersebut sesuai dengan UndangUndang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut.
1) Langsung
Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2) Umum
Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya.
3) Bebas
Asas bebas, memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
4) Rahasia
Asas rahasia, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apa pun.
Baca Juga: Seleksi Administrasi PPPK Guru Pemprov Bali 2022 Diumumkan, Ini Ketentuan dan Cara Menyanggah
5) Jujur
Asas Jujur mengandung arti bahwa, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Adil
Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu, mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
9.Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!
Jawaban: pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai berikut:
Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru
Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 140 Kurikulum Merdeka, Dampak Barang Tambang yang Dieksploitasi
Kelebihan:
a) Stabilitas nasional terjamin
b) Tercukupinya beragam kebutuhan hidup khususnya pangan
c) Peningkatan GDP perkapita
d) Banyak investor yang masuk ke Indonesia.
e) Menurunnya tingkat pengangguran di masyarakat
f) Munculnya gerakan nasionalis seperti mencintai produk dalam negeri
g) Terlaksananya beragam program kesejahteraan dan pembangunan rakyat seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain
h) Kembalinya UUD 1945 sebagai pedoman perundang-undangan
Kekurangan:
a) Maraknya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di kalangan pemerintah maupun masyarakat
b) Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak merata
c) Kesenjangan pembangunan terjadi
d) Kebebasan pers yang terbatas
e) Maraknya pelanggaran HAM
f) Pembatasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi
g) Pendominasian pihak militer pada dunia politik
h) Pembatasan peran politik rakyat dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan
i) Terjadinya diskriminasi terhadap golongan masyarakat tertentu
j) Perkembangan pendidikan di Indonesia masih terbatas
Baca Juga: Libatkan untuk Segala Hal, Ini 4 Janji Allah dalam Al-Qur'an
Demokrasi Pancasila Masa Reformasi
Kelebihan:
a) HAM dijunjung tinggi
b) Pembangunan dilakukan secara desentralisasi
c) Pemberantasan korupsi dilakukan
d) Demokrasi lebih terbuka dan transparan
e) Kebebasan pers dan berpendapat lebih dihargai
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 203 Latar Cerita dalam Teks Fabel
f) Tidak ada lagi pembatasan jumlah partai politik
g) Menjamin stabilitas politik
h) Tidak ada batas dalam menempuh pendidikan dan fasilitas terbuka untuk semua kalangan
Kekurangan:
a) Kebebasan di masyarakat terlalu tinggi
b) Terjadinya salah penafsiran terhadap reformasi di kalangan masyarakat
c) Rendahnya pengetahuan di bidang politik
Baca Juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 143 Kurikulum Merdeka, Pengaruh Kebudayaan Hindu Buddha
d) Timbulnya kepentingan elit tanpa memandang dampak politik maupun sosial masyarakat
e) Banyaknya program pemerintah yang ditinggalkan
f) Banyak pemaksaan yang dilakukan oleh kalangan tertentu
10.Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!
Jawaban:
1) Sistem Parlementer: kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, perdana Menteri sebagai Kpala pemerintahan serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu.
2) Sistem Semiparlementer: Kepala Negaranya adalah Presiden, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan serta antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu.
11.Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Pasal 2 dan 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 60, Cerpen Pohon Keramat
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (voting).
Adapun Tugas dan wewenang MPR dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:
a) Mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)]
b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)].
c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)].
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 137, Kegiatan 5.5, Pola Pengembangan Cuplikan Teks
d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)].
e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai
berakhir masa jabatannya.
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].
12.Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!
Jawaban:
Adapun tugas pokok Presiden sebagai Kepala Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, tertuang dalam Pasal 10.
2) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, tertuang dalam Pasal 11.
3) Menyatakan keadaan bahaya, tertuang dalam Pasal 12.
Baca Juga: Ada 17 Golongan PPPK 2022, Simak Tunjangan dan Gaji yang Akan Diperoleh
4) Mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, tertuang dalam Pasal 13.
5) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, tertuang dalam Pasal 14 ayat (1).
6) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, tertuang dalam Pasal 14 ayat (2).
7) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, tertuang dalam Pasal 15.
Baca Juga: Mari Bersama Belajar Bahasa Jepang : Materi 4 Bunpo Dasar ‘Partikel Dasar’
Adapun tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, yaitu sebagai berikut.
1) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, tertuang dalam Pasal 5 ayat (1).
2) Menetapkan peraturan pemerintah, tertuang dalam Pasal 5 ayat (2).
3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, tertuang dalam pasal 17.
4) Membuat undang-undang bersama DPR, tertuang dalam Pasal 20 ayat (2).
Baca Juga: Mari Bersama Belajar Bahasa Jepang : Materi 4 Bunpo Dasar ‘Struktur Kalimat’
5) Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tertuang dalam Pasal 23 ayat (2).
13.Jelaskan fungi-fungsi DPR!
Jawaban: Dewan Perwakilan Rakat (DPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif.
Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Baca Juga: Percakapan Bahasa Jepang Sehari-hari Bagian 20 Tema Mata Kite Kudasai Ne
Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun. DPR melakukan sidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
- a) Fungsi legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden.
- b) Fungsi anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang.
- c) Fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden.
Baca Juga: Percakapan Bahasa Jepang Sehari-hari Bagian 19 Tema Kurejitto Kodo De Shiharaemasuka?
14.Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!
Jawaban: Tugas pokok Mahkamah Konstitusi sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk:
(a) menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Baca Juga: Percakapan Bahasa Jepang Sehari-hari Bagian 18 Tema Sumimasen, Teika De Gozaimasu
(c) memutus pembubaran partai politik
(d) memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tugas Pokok Mahkamah Agung sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.
1) Mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung.
Baca Juga: Percakapan Bahasa Jepang Sehari-hari Bagian 17 Tema Kono Dezain De Saizu Wa Nani Ga Arimasuka
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi.
4) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi.
15.Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?
Jawaban: Hubungan DPR dengan presiden adalah DPR dengan presiden memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislasi, dimana DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan RUU yang nantinya dapat menjadi UUD.
16.Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?
Jawaban: 1) Menetapkan UU, Kekusaan DPR untuk membentuk UU harus dengan persetujuan presiden termasuk UU anggaran dan pendapatan negara (APBN). DPD juga berwenang ikut mengusulkan membahas dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
2) Pemberhentian presiden, DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar UUD NRI tahun 1945 dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan tiga anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk DPR.
Itulah pembahasan kunci jawaban PKN kelas 9 halaman 94, Uji Kompetensi 3 BAB Kedaulatan NKRI. Semoga Bermanfaat.
Disclaimer:
Artikel konten ini disajikan dan dibuat bertujuan untuk memberikan alternatif jawaban sekaligus bahan referensi dalam belajar siswa. Pembahasan kunci jawaban ini bersifat terbuka dan tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban.***
