RINGTIMES BALI - Isu membangun pangkalan militer Tiongkok kembali menyeruak. Pasalnya mendadak Menhan China Wei Fenghe berkunjung ke kantor Menhan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta belum lama ini. Diduga, China tengah 'membujuk' Indonesia untuk membangun pangkalan militer Tiongkok di Indonesia. Berikut faktanya dilansir dari berbagai sumber.
Untuk diketahui sebelumnya, situs Kementerian Pertahanan AS merilis laporan tahunan yang ditujukan untuk Kongres dengan judul 'Perkembangan Militer dan Keamanan melibatkan Republik Rakyat China'.
Laporan itu membahas berbagai perkembangan militer China dan pada salah satu poin menyinggung soal kehadiran global militer China yang semakin berkembang.
Baca Juga: Abdullah Basfar Ditangkap, Rencana Putra Mahkota MBS untuk Hapus Identitas Agama di Arab Saudi?
Dalam laporan itu disebutkan bahwa China berupaya membangun jaringan logistik luar negeri yang lebih kuat dan infrastruktur pangkalan untuk memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak lebih jauh.
Sementara itu, hadirnya Menhan China ke Indonesia diketahui untuk membahas pertemuan bilateral seperti sejumlah isu yang kini tengah melanda dunia yaitu virus corona. Selain membahas pencegahan corona, diketahui Menhan China juga akan membahas Laut China Selatan, hingga pangkalan militer.
Kunjungan Wei dimaksudkan karena China sedang menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Pasifik terutama Laut China Selatan (LCS).
Baca Juga: Terjebak, KTT ASEAN di Tengah Konflik AS dan China yang Makin Meruncing
Juru bicara Prabowo, Dahnil Simanjuntak mengkonfirmasi langsung hadirnya Menhan tersebut sebagaimana dikutip Zona Jakarta dari Pikiran rakyat.
"Kalau tentang pangkalan militer China, sikap Indonesia sudah terang benderang. Sikap Menhan terang, Menlu juga kemarin sudah menyampaikan hal yang sama. Itu kan nggak mungkin terjadi ya, karena doktrin sikap politik bebas aktif kita, termasuk dalam hal pertahanan kita tidak punya pakta pertahanan dengan siapapun," ucap Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 9 September 2020.
Kunjungan Wei Fenghe sendiri mendahului rangkaian pertemuan virtual ASEAN yang akan berlangsung dari Rabu, 9 September hingga Sabtu, 12 September 2020.
Baca Juga: Militer China Terus Bangun Kekuatan, Taiwan 'Ketar Ketir' Mau Diserang?
Meskipun Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang menggugat dalam sengketa LCS, namun Jakarta mengalami bentrokan dengan Beijing ketika kapal penangkap ikan China memasuki zona ekonnomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna.
Indonesia juga menolak peta sembilan garis putus-putus (Mine Dash Line) yang digunakan China sebagai dasar untuk klaimnya di Natuna Utara.
Sementara itu, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menegaskan kepada Menhan China, Wei Fenghe, bahwa terkait pangkalan militer Tiongkok di Indonesia, pemerintah RI sangat tegas.
Baca Juga: Jet China Dibuntuti Laser Roket: Apakah Benar Perang Dunia III Akan Meletus?
Menhan Prabowo tegas bersikap tidak akan ada pakta pertahanan dengan siapapun.
Karena doktrin sikap politik Indonesia adalah bebas aktif, sehingga tidak punya pakta pertahanan dengan negara manapun.
Pada Senin 7 September 2020 kemarin, Wei memberi tahu PM Malaysia bahwa China bersedia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia, untuk menjaga perdamaian di LCS.
Baca Juga: Pembom Siluman Nuklir AS Diboyong ke Pangkalan Udara Samudra Hindia, China Ketar-Ketir
Dia menambahkan bahwa menjaga stabilitas di LCS adalah tanggung jawab bersama antara China dan Malaysia, seperti dilaporkan kantor berita resmi Xinhua.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menjawab laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) yang mengatakan China mempertimbangkan Indonesia untuk menjadi lokasi fasilitas militer.
Retno menegaskan hal itu tidak akan terjadi. Dalam Laporan Pentagon 'Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020', Pentagon menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT (Republik Rakyat Tiongkok) sebagai lokasi bagi fasilitasi logistik militer.
Baca Juga: Perang Dunia Ketiga : Kekuatan Amerika dan Cina Seperti Apa?
"Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat, dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," tegas Retno dalam video konferensi Jumat 4 September 2020.***