Network
RINGTIMES BALI - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan terobosan baru dalam penataan ruang. Diketahui selama ini, produk tata ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak banyak diketahui oleh publik, sehingga banyak masyarakat yang terkena dampaknya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa salah satu akibat masyarakat tidak dapat mengetahui produk dari tata ruang adalah sesuatu yang disebutnya kejatuhan warna.
"Misalkan di satu daerah, mulanya berwarna kuning, tiba-tiba berubah menjadi warna hijau. Terjadi juga sebaliknya, sehingga banyak menimbulkan kerumitan," kata Sofyan A. Djalil saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, seperti dikutip RINGTIMES BALI dari situs resmi Kementerian ATR/BPN, Selasa 8 Desember 2020.
Baca Juga: Penderita Diabetes Wajib Tahu, 2 Buah Ini Bantu Kontrol Gula Darah
Permasalahan selanjutnya adalah apabila seseorang ingin mengurus izin tata ruang harus mendatangi kantor yang mengurusi tentang penataan ruang, yakni dinas tata ruang. Hal ini, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, sangat tidak efisien dan tidak praktis serta dalam pengurusan izinnya yang belum tentu taat dengan standar prosedur.
"Namun, kini kita punya Online Single Submission (OSS). Dengan melihat RDTR, tinggal langsung mengurus izin lokasinya," ungkap Sofyan A. Djalil.
Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa di dalam UUCK akan dikenalkan terobosan dalam penataan ruang, yakni dengan pembentukan forum penataan ruang, yang tujuannya mendorong inklusivitas masyarakat.
Baca Juga: Menurunkan Berat Badan dengan Feng Shui, Bisa Kok! Lakukan Cara Ini
"Pembentukan forum tata ruang ini nantinya akan melibatkan akademisi, profesional, Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait. Ini membuat implementasi tata ruang lebih dinamis dan partisipatif," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
