RINGTIMES BALI - Harga kedelai di pasar dunia melonjak tajam menjadi Rp9.300/kg. Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan tidak menyangka jika harga kedelai bisa naik dengan pesat.
"Ini menjadi pelajaran untuk kita semua sehingga kekuatan (produksi) lokal dan nasional harus menjadi jawaban," ucapnya usai rapat dengan Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) dilansir dari laman Antara, Senin.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan segera menyiapkan ketersediaan kedelai dari produksi lokal.
Baca Juga: Mau Kaya di 2021, Simak Ini Kunci Rahasianya dari Li Ka-Shing
Untuk diketahui, harga kedelai saat ini melonjak hingga Rp9.300 per kilogram dari harga tiga bulan lalu yang masih di kisaran Rp6.000-Rp7.000 per kg, berdasarkan data Gakoptindo.
Syahrul menilai bahwa harga di pasar dunia yang melonjak ini merupakan bagian dari kontraksi global.
Meningkatnya harga ini dipengaruhi dari negara produsen utama, yakni Amerika Serikat.
Baca Juga: Buat Resolusi Keuangan 2021, Lakukan Tips Finansial Check-up Berikut Ini
Kementerian Perdagangan mencatat bahwa kenaikan ini dikarenakan kenaikan permintaan konsumsi dari China, negara importir kedelai terbesar dunia.
Indonesia yang menjadi negara importir terbesar setelah China, pun turut merasakan dampak dari kurangnya pasokan komoditas tersebut.
Akibatnya, kenaikan kedelai itu menjadi beban bagi para perajin tahu dan tempe yang terpaksa harus meningkatkan harga jualnya.
Baca Juga: Tahun 2021 Kredit UMKM Diperkirakan Tinggi, Subsidi Bunga KUR Diperpanjang
Menyikapi hal tersebut, Syahrul menjelaskan bahwa Kementan telah berkoordinasi dengan integrator dan pengembang kedelai untuk menggenjot produksi dalam negeri.
Ia mengatakan bahwa setidaknya dibutuhkan waktu 100 hari dalam satu kali masa tanam dan panen kedelai.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produsen tahu dan tempe, Syahrul menyebutkan bahwa diperlukan dua kali masa tanam.
Baca Juga: Cocok buat Anak Muda, Inilah 8 Usaha Berbasis Digital Paling Menjanjikan di Tahun 2021
"Ini kan membutuhkan 100 hari minimal kalau pertanaman. Dua kali 100 hari bisa kita sikapi secara bertahap sambil ada agenda seperti apa mempersiapkan ketersediaannya. Kita juga bekerja sama dengan kementerian lain," kata Syahrul.***