Network
RINGTIMES BALI - Simaklah kunci jawaban PKN kelas 8 SMP MTs halaman 73, Uji Kompetensi 3, full pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 5.
Simak ulasan pembahasan kunci jawaban PKN kelas 8 tugas Bab 3 materi Memaknai Peraturan Perundang-undangan mengenai soal Uji Kompetensi 3.
Diharapkan kunci jawaban PKN tentang peraturan perundang-undangan dapat menjadi bahan referensi dalam menyelesaikan tugas kelas 8 SMP.
Inilah kunci jawaban PKN Kelas 8 halaman 73 Uji Kompetensi 3 oleh Kunti Nur Affifah, S. Pd. Alumni Pendidikan PKN UMM seperti dikutip dari Buku Kemdikbud Kurikulum 2013:
Uji Kompetensi 3
Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum?
Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya.
Baca Juga: Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 142, ‘Vanity and Pride', Post Reading Activity-Discussion Questions
Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat/negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.
Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!
1. Mengapa suatu masyarakat bisa kacau jika tidak ada hukum?
Jawaban: Karena setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan keinginan tersebut maka yang terjadi adalah benturan-benturan. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib maka diperlukan adanya peraturan hidup. Peraturan hidup itu disebut dengan norma.
Baca Juga: Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 132, 'President Sukarno of Indonesia', Post Reading Activity
2. Bagaimana sebuah hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan? Beri kan contohnya!
Jawaban: Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Misalnya tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan sebagainya.
- Dengan adanya tata tertib sekolah maka semua siswa maupun warga sekolah lainnya dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dan pebuh tanggung jawab.
- Pelaksanaan peraturan rumah tangga dapat menciptakan saling menghormati dan menyayangi diantara anggota keluarga.
- Peraturan daerah dapat menciptakan kemakmuran dan ketraturan bagi daerah tersebut dalam mengelola masyarakatnya.
- Peraturan pemerintah maupun Undang-undang mampu memberikan petunjuk pelaksanaan maupun teknis di masyarakat tentang arah tujuan pembangunan negara sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat.
3.Bagaimana sebuah peraturan negara dibuat dan cara menyebarluaskannya pada masyarakat?
Jawaban:
Sebuah peraturan Perundang-undangan dibuat harus mencerminkan asas:
a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Baca Juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 173, Apa Penyebab Meningkatnya Penyebaran Narkoba di Indonesia
c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baca Juga: Kunci jawaban PKN Kelas 9 Halaman 178, Tugas Mandiri 6.4 Bentuk Bela Negara Menurut UU No. 3 Th 2022
f. Bhinneka Tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Baca Juga: Filosofi dan Makna Logo Hari Guru Nasional 25 November 2022
i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
Adapun cara menyebarluaskannya dapat melalui penyuluhan, propaganda di media massa, dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat, dan lain sebagainya.
4. Jika kalian adalah pembuat peraturan, bagaimanakah caranya agar masyarakat mau mematuhi aturan yang telah dibuat?
Jawaban:
Peraturan tersebut harus memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya agar bisa dipatuhi oleh masyarakat, yaitu:
a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwewenang.
Baca Juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 181-185 Uji Kompetensi 4, Soal Pilihan Ganda Nomor 11-20
c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus benar-benar memper hatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara ilosois, sosiologis, maupun yuridis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Baca Juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 181-185 Uji Kompetensi 4, Soal Pilihan Ganda Nomor 1-10
f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk mem-berikan masukan dalam pembentukan.
5. Gambarkan dua buah situasi, dimana yang pertama masyarakatnya mematuhi hukum sedangkan yang lainnya tidak mematuhi hukum, berikan opini kalian dengan memberi alasan situasi mana yang akan dipilih.
Jawaban:
Situasi 1: warga masyarakat mematuhi hukum dalam berlalu lintas di jalan raya yaitu pengendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas (traffic light), berkendara dengan hati-hati, tidak menerobos lampu merah, dan pejalan kaki menyeberang di jalur yang disediakan.
Situasi 2: warga masyarakat tidak mematuhi hukum dalam berlalu lintas di jalan raya yaitu pengendara tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas (traffic light), berkendara dengan kebut-kebutan, menerobos lampu merah, dan pejalan kaki menyeberang sembarangan.
Situasi yang akan dipilih adalah situasi pertama, karena dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas (traffic light) dapat menciptakan kondisi berkendara yang aman dan tertib. Sementara situasi kedua dapat menimbulkan kejadian buruk seperti kecelakaan lalu lintas.
Itulah pembahasan kunci jawaban PKN kelas 8 halaman 73, Uji Kompetensi 3 BAB Peraturan Perundang-undangan. Semoga Bermanfaat.
Disclaimer:
Artikel konten ini disajikan dan dibuat bertujuan untuk memberikan alternatif jawaban sekaligus bahan referensi dalam belajar siswa. Pembahasan kunci jawaban ini bersifat terbuka dan tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban.***
