Network
4. Montesquieu mengemukakan bahwa cabang kekuasaan itu ada tiga yaitu :
a. Legislatif : membuat undang-undang
b. Eksekutif: melaksanakan undang-undang
c. Yudikatif : mengawasi agar peraturan undang-undang berjalan dengan baik.
5. Landasan Yuridis Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat
b. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
d. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)
6. Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.
7. Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.
Baca Juga: Lirik Lagu Perahu Kertas oleh Maudy Ayunda
8.- Langsung: rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara.
- Umum : telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Bebas : memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan
- Rahasia: pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dengan jalan apa pun
- Jujur : bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan
- Adil : mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun
9. Pada masa orde lama masih sering terjadi penyimpangan hal ini disebabkan karena penerapannya tidak berdasarkan pada Pancasila, sedangkan pada masa orde baru jarang terjadi penyimpangan karena telah mengikuti nilai-nilai Pancasila
10. Pada masa orde lama masih sering terjadi penyimpangan hal ini disebabkan karena penerapannya tidak berdasarkan pada Pancasila, sedangkan pada masa orde baru jarang terjadi penyimpangan karena telah mengikuti nilai-nilai Pancasila.
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 16, Teks Bacaan: Gebyar Pementasan Tari Kolosal Ariah
11. - Mengubah dan menetapkan UUD
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
