PKN Kelas 12 Halaman 37, Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

RINGTIMES BALI – Simak pembahasan soal untuk mata pelajaran PKN kelas 12 halaman 37.

Adanya pembahasan soal ini, diharapkan dapat membantu para siswa kelas 12 ketika akan belajar mata pelajaran PKN di rumah secara mandiri.

Pembahasan soal PKN kelas 12 halaman 37 ini membahas mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum.

Langsung saja kita amati pembahasan soal PKN kelas 12 halaman 37, sebagaimana yang dilansir dari Buku Sekolah Elektronik dan dipandu oleh alumni Pendidikan PKN UMM, Kunti Nur Afifah, S.Pd.

Baca Juga: PKN Kelas 12 Halaman 27, Contoh Perilaku Terhadap Upaya Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dan oleh karenanya semua kehidupan bernegara dan berbangsa harus didasarkan pada hukum.

Supaya konsep dari negara hukum dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan dasar hukum bagi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.

Ada beberapa dasar hukum bagi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Baca Juga: PKN Kelas 12 Halaman 26, Alasan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Masih Terjadi

1. Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dana pemerintah itu sendiri dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan hukum yang sama.

Sebab perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Baca Juga: PKN Kelas 12 Halaman 24, Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah

4. Pasal 29 ayat 5 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Itulah pembahasan soal untuk mata pelajaran PKN kelas 12 halaman 37 mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum.

Disclaimer: artikel tidak menjamin kebenaran yang bersifat mutlak karena tidak menutup kemungkinan ada eksplorasi jawaban lainnya.***