Network
RINGTIMES BALI - Cek fakta, beredar kabar di media sosial Din Syamsuddin menyampaikan pidato mengenai pelanggaran HAM Pemerintah Indonesia di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Benarkah demikian, cek faktanya di sini.
Akun Facebook Rahma Nur mengunggah tangkapan layar video yang diklaim bahwa Din Syamsuddin ia menyampaikan pidato mengenai pelanggaran HAM Pemerintah Indonesia di markas PBB, postingan tersebut diunggah pada Kamis 17 Desember 2020.
Berikut narasinya:
@Alhamdullilah...masalah2 pelanggaran HAM di Indonesia telah dibawa ke Majelis PBB oleh prof.dr.din Syamsudin hingga dunia tau, bahwa kepolisian telah banyak melanggar HAM. Mari kita kawal dan berbagi ke teman-teman muslim kita.
Baca Juga: BPKB Masuk Syarat Pencairan BSU Guru Honorer Kemenag, Cek Fakta di Sini
Setelah di cek faktanya dan dilakukan penelusuran, ternyata informasi tersebut adalah hoax atau disinformasi.
Dikutip ringtimesbali.com dari dari laman Turn Back Hoax dengan judul [SALAH] Din Syamsuddin Sampaikan Pidato Pelanggaran HAM Indonesia di Majelis PBB Jumat 18 Desember 2020, berita ini adalah hoaks.
Baca Juga: Cek Fakta, Lowongan Kerja PT. Astra Daihatsu Motor
Video tersebut pernah tayang di akun Youtube HajiNews TV pada 11 September 2020 dengan judul “Heboh di Medsos, Video Pidato Tokoh KAMI Din Syamsuddin di Markas Besar PBB #diensyamsuddin #PBB”.
Pada kesempatan itu, Din diminta membicarakan topik “Mediation of Conflict through Interfaith Dialogues” atau “Mediasi Konflik melalui Dialog Antaragama”.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas Besar PBB New York, Din menyampaikan dialog antar umat beragam diyakini akan mengatasi saling curiga yang bersumber dari ketidakpahaman dan kurangnya rasa saling menghormati.
Baca Juga: Cek Fakta, Konsumsi Campuran Air Kelapa, Jeruk Nipis, Garam dan Madu Dapat Sembuhkan Covid-19
“Dialog yang diprakarsai oleh para pemuka agama maupun pemimpin kelompok-kelompok etnis di Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun masyarakat yang tangguh, demokratis, dan inklusif,” ujar Desra Percaya, Wakil Tetap RI untuk PBB.
“Dialog antar agama tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Untuk itu, para aktor non-pemerintah perlu didorong lebih jauh untuk mengambil peran dalam upaya-upaya ini,” kata Desra.
Din juga mengatakan bahwa organisasi-organisasi keagamaan selayaknya memegang peran dalam upaya mediasi konflik dan menjembatani perbedaan pemahaman antar masyarakat pada tingkat nasional.
Baca Juga: Cek Fakta: Bank BRI Beri Bantuan Covid-19 dengan Besaran Sesuai Nomor KTP
“Perbedaan agama, etnis, budaya, dan peradaban bukan menjadi alasan untuk tidak hidup dalam kerukunan dan perdamaian,” kata Din.
Islam mengajarkan Tuhan menciptakan berbagai bangsa dan suku bangsa agar umat manusia terus meningkatkan saling memahami, saling menghormati dan bekerjasama.
“Tugas utama kita adalah memastikan bahwa agama terus menjadi basis perdamaian, dan agama tidak akan disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun,” lanjut Din.
Pada even tahunan berdasarkan resolusi PBB tersebut, Din juga menyampaikan mengenai masih besarnya angka kemiskinan, buta huruf, penyakit mematikan, dan juga kasus-kasus ketidakadilan menjadi tantangan yang sulit bagi kerja-kerja kemanusiaan, ditambah dengan koflik kekerasan dan perang yang selalu menghantui dunia.
Baca Juga: Mudah, Cek NIK KTP Anda untuk Mengetahui Penerima Bantuan Rp1 Juta APB Kemdikbud
Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim akun Facebook Rahma Nur terkait pidato Din Syamsuddin yang menyampaikan pelanggaran HAM Indonesia di Majelis PBB adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten yang salah.
Pastikan Anda melakukan cek dan ricek sebelum menelan mentah-mentah sebuah informasi yang bersumber dari manapun.***
