Network
RINGTIMES BALI - Akademisi yang juga alumni program doktor Universitas Udayana (Unud) IKAYANA Dr. Gede Suardana menilai kebijakan Unud memungut Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bukan termasuk ranah tindak pidana korupsi karena memiliki dasar hukum.
"Karena kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam tindak pidana korupsi," katanya kepada Ringtimes Bali, Sabtu, 18 Maret 2023.
Suardana mengatakan bahwa SPI adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi lembaga pendidikan yang mandiri, modern, dan maju seperti perguruan tinggi di negara maju.
Baca Juga: 12 Ogoh-ogoh Terbaik se-Kota Denpasar Tampil di Kasanga Festival
Menurutnya, pemerintah melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 mengklasifikasikan PTN menjadi PTN Satker, PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Badan Hukum (BH).
"Melalui UU dan peraturan itu dipersilahkan PTN memungut dana dari masyarakat dan dunia usaha," jelas Suardana.
Atas dasar itulah kemudian, kata Suardana, PTN Unud memungut dana masyarakat (mahasiswa) dalam bentuk SPI.
"Jadi kebijakan SPI Unud memiliki dasar hukum yang kuat yaitu UU dan Permendikbud. Tidak bisa kemudian, kebijakan SPI yang memiliki dasar hukum menjadi ranah hukum tindak pidana korupsi," ungkap pria asal Kabupaten Buleleng ini.
