Network
RINGTIMES BALI - Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pembangunan Nasional (ATR/BPN) berhati-hati dalam mengeluarkan sertifikat tanah.
Hal tersebut didasari Komisi II DPR RI atas penyitaan 300 sertifikat tanah redistribusi masyarakat
Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menanggapi penyitaan 300 sertifikat yang terjadi di Jawa Barat, usai dirinya memimpin Kunspek Panja Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan, ke Jambi.
Baca Juga: DPR Segera Mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi
Dilansir dari website resmi DPR RI pada tanggal 8 Juli 2022 bahwa penyitaan tersebut terjadi di daerah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh Satgas BLBI yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo.
Karena hal tersebut Girsang meminta agar Kementerian berhati-hati dalam menerbitkan sertifikat, jika itu terus terjadi tentu akan merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Kita (Komisi II DPR) ingatkan kepada Kepala BPN/ATR supaya kedepan lebih berhati-hati lagi. Di luar ini kan rumornya ternyata palsu. Maka, harus (segera) klarifikasi ke media massa bahwa tidak ada yang palsu. Dari informasi yang saya terima, BPN/ATR sedang melakukan penelitian,” tutur Junimart.
Baca Juga: Anggota DPR RI Berharap Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Jika Terapkan KRIS pada Juli 2022
Dirinya menambahkan bahwa sebagai eksekutor seharusnya Kementerian ATR/BPN, tidak terburu-buru menerbitkan surat tanah.
Karena sebagian besar sertifikat tanah yang diterbitkan bisa saja tidak sesuai ukuran tanah dan status kepemilikan tanahnya masih abu-abu.
